Surabaya,cakrawalanews.co – Pembentukan Satgas Saber Pungli dilingkungan Pemkot Surabaya dirasa perlu.
Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Surabaya mendorong pembentukan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar di lingkungan pemerintah kota.
Pasalnya, menurut ketua Komisi A, Herlina Harsono Nyoto, masih banyaknya temuan dari ombudsme RI twrkait pungli ditingkat keluraha dan kecamatan.
Meski pemerintah kota telah menindaklanjuti dengan pemberian sanksi dan pengetatan aturan soal pelayanan public. Namun menurutnya, bukan berarti tidak ada pungutan sama sekali.
“Kalau nol persen tidak, karena masih ada aduan ke komisi A soal pungli itu,” terangnya. Senin ( 24/10).
Politisi Partai Demokrat ini mendukung pembentukan Tim Sapu Bersih Pungli seperti yang dilakukan di Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, asalkan tak melanggar aturan yang ada.
Mengenai nama, bisa bermacam-macam, mulai dari Tim Sapu Bersih Pungli, atau Anti Pungli.
“Yang pasti pemerintah daerah memerangi pungli yang ada,” paparnya.
Herlina menegaskan, pembentukan Satgas Sapu bersih pungli, selain bertujuan untuk optimalisasi pelayanan masyarakat, juga untuk memberantas pungli yang masih ada.
“Jadi saya kira sah-sah saja dibentuk,” tegas anggota dewan yang sudah menjabat selama dua periode ini.
Ia mengakui, selama ini pemerintah kota juga sudah menciptakan system pelayanan secara on line guna meminimalisir tatap muka antara masyarakat dengan pejabat yang ada, yang mengarah pada praktek pungli maupun KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
Tetapi, system yang berjalan tersebut tetap harus dimonitor dengan baik.
“Pemkot kan punya PPNS dan Inspektorat yang bisa menjalankan fungsi itu,” paparnya.
Untuk itu, Herlina menyatakan, Tim Sapu Bersih Pungli bisa berasal dari dua innstitusi tersebut (PPNS dan Inspektorat), atau institusi lain.
Namun, karena keterbatsan SDM, ia berharap pemerintah kota mengoptimalkan SDM yang ada.(hdi/cn03)
