” Selama ini, partai belum mengeluarkan keputusan resmi perihal raperda mihol yang digodok di Komisi B DPRD Surabaya. Lego Darwanto
Pernyataan Pelaksana Tugas (plt) DPD Golkar Surabaya, M Alyas yang menyatakan bahwa Golkar bakal meminta untuk diskresi total terhadap Raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol Mihol, rupanya dianggap sebagai pembohongan publik karena itu merupakan pendapat pribadi dan bukan mencerminkan sikap dan keputusan partai.
Berita Terkait : Golkar Minta Diskresi Total Pada Raperda Mihol
” Selama ini, partai belum mengeluarkan keputusan resmi perihal raperda mihol yang digodok di Komisi B DPRD Surabaya. Rapat internal mengenai mihol belum menghasilkan keputusan apapun. Beberapa kali rapat fraksi dan partai belum menghasilkan keputusan apa-apa, rapat terakhir kita deadlock,” bantah Wakil ketua DPD Golkar Surabaya, Lego Darwanto (23/03).
Oleh karena itu, Lego memandang, M Alyas telah melakukan kebohongan publik dengan mengklaim keputusan anggota pansus raperda mihol dari fraksi Golkar Binti Rochmah yang mendukung pelarangan total merupakan keputusan partai. Dia menegaskan, pernyataan Alyas sebagai keputusan sepihak.
Wakil Sekretaris DPD Golkar Surabaya Asrofi menambahkan, pernyataan Alyas illegal dan liar. Sebab, keputusan itu berpotensi memperuncing konflik di internal pengurus partai berlambang beringin lebat ini. Bahkan, sebagai pengurus, Asrofi mengaku kecewa berat dengan M Alyas.
Dia menegaskan, partai belum menerima draft raperda pengendalian dan pengawasan mihol dari fraksi Golkar di dewan. Partai bisa melakukan perundingan bersama setelah ada bahan yang dibahas. Alih-alih mengambil sikap, DPD Golkar Surabaya belum mengetahui persis rapeda mihol.
“Jadi keputusan resmi partai belum ada ya. Kalau memang Alyas mengaku sudah ada keputusan partai, silahkan tunjukkan buktinya. Setiap kali kita rapat selalu ada bukti tanda tangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Pengurus pleno DPD Golkar Surabaya Bidot Suhariyadi mengancam M Alyas, dan Binti Rochmah akan dilaporkan ke komisi informasi publik (KIP). Ancaman ini akan dilayangkan jika keduanya tidak meminta maaf secara terbuka karena telah melakukan pembohongan publik.
“Kalau tidak mencabut pernyataannya, kita akan lapor ke KIP, karena partai belum ambil sikap,” tandasnya.(mnhdi/cn04)
