Surabaya,cakrawalanews.co – Dinas Sosial Kota Surabaya bersama Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) lainnya intensif menggelar penertiban anak jalanan (Anjal), gelandangan dan pengemis (Gepeng) yang beroperasi selama bulan ramadhan hingga lebaran nanti.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Supomo, usai mengikuti dengar pendapat di Komisi D DPRD Surabaya, menurutnya pengawasan yang ketat dilakukan di sejumlah Masjid besar maupun kawasan lain yang kerapkali menjadi jujugan anjal dan gepeng.
“Ini sudah biasa, setiap puasa dan lebaran kita lakukan ini,” tuturnya Selasa (07/06).
Supomo mengungkapkan, setiap hari, sebanyak 6 petugas dari Dinas Sosial keliling ke sejumlah kawasan guna memantau adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut.
“Tapi kalau Satpol mendirikan posko di beberapa tempat,” ungkapnya
Ia mengaku, penertiban terhadap anjal dan gepeng dilakukan secara simultan dengan SKPD lain, diantaranya kelurahan, Kecamatan, Satpol PP dan lainnya. “Semua bergerak, tujuannya mengeliminir PMKS,” tegasnya
Supomo mengatakan, apabila PMKS yang terjaring adalah warga Surabaya, pihaknya akan melakukan pembinaan, dengan memberikan berbagai treatmen, seperti pelatihan maupun memberi beasiswa.
“Kita siapkan berbagai treatmen, agar mereka jangan jadi peminta- minta,” terang Mantan Camat Kenjeran
Sementara, jika anjal dan gepeng yang terjaring berasal dari luar kota, pihaknya akan memulangkan ke daerah asal masing-masing. Namun, sebelum pemulangan mereka ditempatkan di Liponsos yang terletak di kawasan keputih.
“Pertimbangannya efisiensi, kan gak mungkin satu PMKS kita pulangkan. Nunggu satu mobil penuh dulu,” jelas Supomo
Sementara itu, Menanggapi datangnya anjal dan gepeng selama bulan Ramadhan hingga lebaran, Wakil Ketua komisi D Bidang Kesra, Junaedi mengatakan, pengawasan dan penertiban perlu diintensifkan oleh SKPD terkait.
“Itu untuk menghindari banyak yang masuk ke Surabaya,” terangnya
Politisi Partai Demokrat ini menambahkan selain tindakan tegas, ia sepakat jika mereka (PMKS) yang terjaring aparat satpol PP segera dipulangkan.
“Jika tak ada tindakan tegas akan menjadi penyakit sosial,” tegasnya.(mnhdi/cn03)
