Komisi A Desak Wali Kota Terpilih Definitifkan Jabatan Plt

oleh -8 Dilihat
Adi-Sutarwijono

Surabaya, cakrawalanews.co –

Masih banyaknya SKPD yang masih dipimpin oleh Pelaksana tugas (Plt) menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh wali kota terpilih Tri Rismaharini dan wakilnya Whisnu Sakti Buana setelah dilantik nanti.

Hal tersebut diutarakan oleh Komisi A DPRD Surabaya yang meminta kepada wali kota terpilih Tri Rismaharini dan wakilnya Whisnu Sakti Buana setelah dilantik nanti untuk segera memperhatikan dinas-dinas yang masih dikendalikan oleh pelaksana tugas (Plt).

Pasalnya, saat ini masih ada beberapa jabatan kepala dinas yang plt, seperti Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR).

“Karena rezim baru, dinas-dinas yang masih plt segera didefinitifkan,” ujar Wakil ketua Komisi A Adi Sutarwijono, kepada wartawan Senin (15/2).

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, bahwa untuk proses mutasi di lingkungan Pemkot Surabaya bisa dilakukan minimal enam bulan setelah wali kota terpilih dilantik.

Ketentuan ini berdasarkan undang-undang Pilkada. Sementara Tri Rismahrini akan dilantik pada 17 Februari besok. Dengan demikian Tri Rismaharini baru bisa melakukan mutasi sekitar bulan Agustus.

“Paling cepat Risma-Whisnu boleh melakukan mutasi jabatan enam bulan sejak dilantik,” tegasnya.

Awi, sapaannya mengatakan, adanya jeda waktu enam bulan bisa digunakan oleh Pemkot Surabaya untuk menyusun penataan kepegawaian. Usulan dari Komisi A adalah untuk lurah dan camat bisa dilakukan mutasi tugas antara satu hingga tiga tahun. Tujuannya adalah untuk melakukan penyegaran wilayah kerja.

Sedangkan eselon dua atau sekelas kepala dinas, lanjutnya, Pemkot Surabaya harus berkonsultasi dengan Kementarian PAN-RB untuk merancang formula mutasi. Karena berdasarkan undang-undang aparatur sipil negara, mutasi kepala dinas harus melalui proses seleksi.

“Nah teknisnya itu harus dikonsultasikan. Bisa jadi seleksinya bisa terbuka dan bentuk seleksi sendiri. Nah pola terbukanya dibuka seluas-luasnya atau gimana, inilah harus didalami polanya gimana,” terangnya.

Menurutnya, melihat dari visi-misi Risma-Whisnu pada saat kampanye, untuk kepala dinas harus figur yang memiliki kemampuan untuk melakukan percepatan dalam pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian Risma-Whisnu adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), pendidikan, dan kesejehtaraan.

“Nah urusan-urusan ini harus diisi oleh tenaga-tenaga yang mampu menggerakan organisiasi supaya bekerja lebih cepat. Karena ekspektasi masyarakat terhadap Risma-Whisnu tinggi,” ujarnya.(hdi/cn04)