Probolinggo, cakrawalapost.com – Kamis (19/4), Pemerintah Kota Probolinggo menerima kunjungan Komisi C DPRD Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Mereka diterima langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Achmad Sudiyanto di gedung Sabha Bina Praja.
Sedikitnya 15 anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kendal turut serta dalam kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi C, Nasir. Rombongan dari Jawa Tengah ini ingin menggali ilmu tentang pengelolaan pelabuhan niaga. Seperti diketahui, Kota Probolinggo saat ini telah memiliki Pelabuhan Probolinggo yang memiliki fungsi sebagai pelabuhan niaga.
Nasir menyebut bahwa di Kendal saat ini memiliki pelabuhan penyeberangan yang sudah beroperasional. Namun pihaknya juga ingin mengembangkan pelabuhan niaga yang hingga saat ini masih belum terealisasi. Oleh karena itu, ia beserta anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kendal ingin melihat secara langsung pelabuhan yang ada di Kota Probolinggo, mulai dari proses pembangunan hingga pengelolaannya.
“Kunjungan kami ini berdasarkan referensi yang diberikan Kementerian Perhubungan. Menurut mereka, Pelabuhan Probolinggo merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi jika ingin mengetahui secara detail pengelolaan pelabuhan niaga,” tutur Nasir yang juga Ketua Komisi C.
Berbagai pertanyaan pun dilontarkan oleh perwakilan dari DPRD Kabupaten Kendal. Terkait dengan APBD dan PAD, mereka ingin mengetahui seberapa besar APBD yang digunakan Pemkot Probolinggo untuk membangun pelabuhan ini, serta seberapa besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Achmad Sudiyanto menyatakan bahwa pengelolaan Pelabuhan Probolinggo diserahkan sepenuhnya kepada PT. Delta Artha Bahari Nusantara (DABN). PT DABN merupakan perusahaan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengelola pelabuhan ini, mengingat seluruh biaya pembangunan pelabuhan diambil dari APBN serta APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Demikian juga dengan PAD yang dihasilkan merupakan hak dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Karena pembangunan pelabuhan menggunakan APBN dan APBD Pemprov Jawa Timur, jadi PAD-nya juga diterima Pemprov Jawa Timur. Hanya saja, dengan adanya pelabuhan ini, Kota Probolinggo mendapatkan dampak perekonomian yang cukup baik. Misalnya, dengan adanya pelabuhan ini, ada hotel baru yang dibangun di sini,” jelas Sudiyanto.
Sementara itu, Sekretaris BPPKAD Wawan Sugiantoro menambahkan bahwa terkait dengan PAD, tidak ada sistem bagi hasil antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemprov Jawa Timur. “Namun, dengan adanya pelabuhan ini, terdapat dampak-dampak yang dapat dirasakan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,” tutur Wawan.
Beranjak dari gedung pertemuan, rombongan DPRD Kabupaten Kendal langsung mengunjungi Pelabuhan Probolinggo. Mereka diterima langsung oleh PT. DABN untuk menggali lebih lanjut terkait dengan pengelolaan pelabuhan.(wan)