Surabaya,Cakrawalanews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menilai bahwa data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk jaring pengaman sosial dari pemprov buat warga terdampak covid 19 di Jatim masih Amburadul.
Bahkan sepekan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo. Namun, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) juga amburadul. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Artono usai hearing dengan BPBD Jatim, Senin (4/5).
“Kami menilai komunikasi antara tingkat 1 (Pemprov Jatim, red) dan 2 (Pemkot Surabaya, red) sulit dilakukan. Kurang harmonis. Padahal ini menangani masyarakat tidak boleh punya ego masing-masing,” kata Artono.
Politisi PKS ini mengungkapkan dana itu diperuntukkan ke masyarakat yang masih belum masuk di DTKS. Pihaknya menduga data-data tersebut memakai data lama. “Nah, dikhawatirkan data-data yang dimasukkan ini data yang sebenarnya sudah masuk, data lama. Jadi harus diverifikasi. Mangkanya Kabupaten dan Kota masih belum berani mengirimkan rekening. Karena kalau sudah dikirimkan ke rekening itu kan tidak bisa kembali,” terangnya.
Menurut Artono, disamping pendistribusian bantuan ini harus segera dilakukan, tapi data masih belum valid. Adanya tumpang tindih data menjadi kendala selama ini. “Ada yang dapat PKH, dapat BPNT, dapat PKH dan BPNT juga ada. banyak yang amburadul,” ungkapnya.
Artono menambahkan, bahwasannya pemerintah ingin segera mungkin mendistribusikan bantuan bagi warga terdampak. Walaupun di daerah-daerah tidak terdata itu bagaimana pemerintah siap memberikan bantuan tersebut. “Meskipun di Kabupaten banyak orang-orang yang tidak masuk pendataan tersebut,” imbuhnya.
“Apalagi banyak warga yang tidak punya KTP. Sedangkan bantuan itu by name by adress sesuai KTP,” tambahnya. (caa)