Komisi E Dorong BLUD RSUD Pemprov Bisa Mandiri Untuk Kembangkan Pelayanan Kesehatan

oleh -21 Dilihat

 

Malang. Cakrawalanews.co – Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendorong agar Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit umum Daerah (RSUD) milik pemerintah Provinsi Jatim untuk bisa mandiri untuk membangun perluasan dan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Dimana saat ini kemampuan belanja APBD Provinsi kekuatan fiskalnya menurun karena DAU dan DAK dari pusat hanya sekitar 9 Triliun dan Provinsi jatim juga mencari upaya menambah belanja daerah sekitar Rp 20 Triliun dari pemasukan pendapatan lainnya.

Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim, Sri untari saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD Saiful Anwar Malang dan RSUD Casa Husada Batu, Kamis (11/8/2022). Dimana dalam kunjungan kerja komisi E DPRD Jatim langsung dipimpin Wakil Ketua Komisi E, Hikmah Bafaqih serta diterima langsung Dinkes Jatim, RSUD Saiful Anwar, serta RSUD Casa Husada Batu.

“Maka, 14 RSUD yang BLUD sudah saatnya mandiri dalam membangun dan mengembangkan pelayanan kesehatannya. Tidak usah lagi memintai ke APBD lagi, sehingga RSUD milik pemprov Jatim dapat meningkatkan pelayanan kesehatan seperti RS Swasta di Jatim untuk mengembangkan Rumah Sakitnya secara mandiri tanpa bantuan dari negara,”kata Untari politisi asal PDi Jatim ini.

Lebih lanjut, dijelaskan di BLUD ini ada  dana yang masuk dari masyarakat bisa langsung digunakan untuk peningkatan pelayanan kesehatannya. Memang dana BLUD ini terlebih dahulu masuk ke kas daerah untuk dicatat kemudian sama pemprov dikembalikan ke RSUD untuk peningkatan pelayanan kesehatan RSUD BLUD tersebut. Kecuali kalau keperluan urgent bisa menggunakan dan minta ke APBD. “Saya mencontohkan, RSUD Saiful Anwar ini juga mulai membangun dan mengembangkan pelayanan kesehatan dengan dana BLUD begitu juga Casa Husada di Batu juga menggunakan dana BLUDnya,”katanya.

“Pemasukan pendapatan dari masyarakat lewat PAD pemprov Jatim ini bagus, tapi yang berkurang ini dana dari pusat ke Pemerintah Provinsi Jatim ini yang perlu dimengerti oleh RSUD,”tegasnya Sri Untari politisi asal Malang ini.

Selain itu juga Sri Untari menyampaikan terkait BPJS, Pihaknya mendorong dan mengusulkan ke koperasi agar bekerjasama dengan BPJS Kesehatan hal ini dilakukan agar tidak terjadi tunggakan pembayaran BPJS kesehatan lagi. Misalnya ada satu keluarga membayar BPJS sekitar Rp. 200 Ribu bisa pinjam dahulu ke Koperasi untuk dibayarkan ke BPJS Kesehatan.

“Dengan adanya kerjasama dengan koperasi ini tidak ada lagi kartu BPJS kesehatan mati gara – gara tidak dilunasi, dan juga pelayanan kesehatan kepada pemilik kartu BPJS tidak terhambat lagi,”pungkasnya. (Caa)