Surabaya, cakrawalanews.co – Pelaksanaan pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur jalan maupun paving nampaknya, harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebagai pemberi kerja.
Pasalnya, pengerjaan yang dilakukan oleh para kontraktor tersebut dinilai oleh banyak pihak kurang sangat memuaskan baik secara kualitas pengerjaan hingga kuantitas pengerjaannya.
Keluhan yang mengemuka masalah pembangunan infrasturktur jalan atau paving yakni, di beberapa tempat masih ada warga mengeluhkan pembangunan asal asalan oleh kontraktor atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah kota.
“Setelah dibangun pavingnya, ketika dilewati motor atau mobil paving berbunyi glodak glodak, tak lama hancur, aspal juga bergelombang,” tutur wakil ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, Senin (17/10/2022).
Atas laporan dari warga yang ia terima saat kegiatan reses tersebut, pihaknya melalui komisi C yang membidangi pembangunan dan infrastruktur ini akan mengambil langkah tegas dengan memanggil pihak kontraktor.
“Langkah tepat komisi C yang mengagendakan untuk memanggil seluruh pihak ketiga dalam kaitannya infrastruktur jalan, saluran harus segera direalisasikan,” tegas Aning.
Selain itu, menurut legislator yang gemar turun kewarga ini, pada saat Reses di 6 titik sejak hari kamis, ada setumpuk sambat warga disampaikaan warga kepadanya.
“Permasalahan banjir masih menjadi topik paling hot disetiap titik, ini menandakan penanganan banjir di setiap sub system di 5 rayon masih belum solutip bagi warga, karena skala prioritas penanganan masih belum disusun pentahapannya dalam bentuk roadmap yang bisa menyelesaikan sampai di drainase lingkungan pemukiman,” urainya.
Sehingga menurut alumnus Teknik lingkungan ini melanjutkan, raperda penanggulangan banjir yang saat ini sedang digodok DIM nya di Bapemperda harus betul betul akurat berdasarkan aktual kondisi lapangan.
“Anggaran 1 M sudah digelontorkan di 2022 khusus untuk kajian penanggulangan banjir di 5 rayon di 5 subsystem yang insya Allah akan menyelesaikann lebih dari 50% dari 117 titik genangan yang ada di Surabaya,” ungkapnya.
Selain itu, banyaknya fasum fasos yang belum diserahkan menjadi kendala besar warga yang sudah membayar pajak untuk akses APBD kota Surabaya. Baik pembangunan saluran, paving maupun PJU.
“Sehingga mungkin banjir tengah kota hilang tapi pemukiman bisa “kelem”, pemkot dalam hal ini DPRKPP harus betul betul mengupayakan revisi perda PSU, sehingga proses BAST PSU ke pemkot bisa win win solution,” urainya.
Selain masalah infrastruktur, kata Aning, masalah intervensi pemkot pada anak-anak disabilitas yang ternyata masih banyak didapati dikampung di Rungkut.
“Sebagai salah satu titik reses, dalam satu gang bisa ada banyak anak-anak disabilitas yang butuh intervensi, diantaranya anak yang harusnya kelas 6 SD tidak bisa sekolah dan tidak mengenyam Pendidikan sama sekali,” bebernya.
Aning menambahkan bahwa, di kampung yang sama juga didapati anak yatim karena dampak pandemic yang masih butuh dicarikan solusi meski sdh dapat bansos dari pemerintah kota.
“Setuju dengan walikota Peran lurah, camat dan partisipasi aktif warga sangat perlu untuk dikuatkan,” tambahnya.
Selain itu pula, warga juga mengadukaan adanya pungutan sukarela di SMA 20, yang ternyata meresahkan warga, lantaran disebut-sebut pungutan tersebut meski sukarela namun memiliki pengaruh terhadap nilai.
“ Bahasanya sukarela namun ada embel embel penentu nilai adalah rapat dewan guru yang ini dipersepsikan lain oleh warga sebagai ketakutan, pungutannya lumayan besar, senilai 1.5 juta pertahun. Yang ini diperuntukkan untuk segala sarpras yang tidak di back up oleh pemerintah. Jika sukarela harusnya tidak meresahkan dan tidak berdampak pada nilai sekaligus prestasi peserta didik,” kata Aning.
Selain itu politisi PKS Surabaya ini juga mendapati, aduan warga gunung anyar soal kampung zero waste yang sarana prasarana tak kunjung cair sekaligus keluhan pengelola bank sampah yang sangat berperan bagi Surabaya sehat dan indah malah dianak tirikan.
“ KSH dapat intensif, segala macam termasuk seragam, sementara kader bank sampah jangankan seragam, intensif transport tidak dapat, perlu dikaji pola intervensi untuk kader kader bank sampah ini oleh pemerintah kota Surabaya,”pungkas Aning.