cakrawalanews.co
Cakrawala Surabaya Humaniora Indeks

Kalimasada Jejak Keterbukaan Pemkot Atas Kelemahan dalam Pelayanan Adminduk

“Saya selalu sampaikan bahwa pemerintahan yang hebat itu ketika masyarakatnya menjadi bagian dari pembangunan, menjadi bagian dari pelayanan,”

Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menyapa para Ketua RT saat mengikuti launching kalimasada didepan balai kota Surabaya
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menyapa para Ketua RT saat mengikuti launching kalimasada didepan balai kota Surabaya

Cakrawalanews.co – Pemerintah Kota (Pemkot) mengakui bahwa  sebuah pemerintahan yang hebat itu ketika masyarakatnya menjadi bagian dari pembangunan dan pelayanan. “Saya selalu sampaikan bahwa pemerintahan yang hebat itu ketika masyarakatnya menjadi bagian dari pembangunan, menjadi bagian dari pelayanan,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi didepan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Surabaya, Kepala Perangkat Daerah (PD) di lingkup pemkot, Camat hingga Ketua RT perwakilan dari 31 kecamatan se-Surabaya yang hadir dalam peluncuran program Kalimasada di halaman Balai Kota Surabaya, Kamis (18/11/2021).

Seakan memahami kelemahan yang dihadapi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang merupakan representasi Pemkot Surabaya bersikap terbuka dan mau berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan yang prima sehingga cita-cita Surabaya hebat bisa terwujud.

Membuka peran masyarakat untuk peningkatan pelayanan melalui kebersamaan, kekompakan serta keguyuban antar warga dalam satu rukun warga dan tetangga (RW/RT) merupakan sebuah langkah yang berani demi terciptanya pelayanan prima.

Meskipun dalam upaya optimalisasi pelayanan Pemkot telah banyak menempuh cara mulai dari membuat aplikasi berbasis online, kemudian bekerja sama dengan berbagai pihak terkait yang berhubungan dengan kebijakan administrasi misalnya instansi pengadilan negeri hingga membuka peran RT.

“Saya berharap di tingkat level yang paling dekat dengan masyarakat, yakni RT, itu semuanya data (Adminduk) nanti bisa diselesaikan tanpa harus bertemu dengan Dispendukcapil,” kata Wali Kota Eri di halaman Balai Kota Surabaya.

  • Layanan Publik Belum Optimal

Dalam meningkatkan pelayanan kepada Warga Surabaya, Pemkot telah menerbitkan Perwali nomor 55 tahun 2021, tentang standart pelayanan kelurahan di lingkungan Pemkot. Akan tetapi, kondisi pegawai ditingkat kelurahan masih jauh dari kata mumpuni baik secara kualitas maupun kuantitas.

Kondisi tersebut membuat beban kerja pegawai ditingkat kelurahan akan semakin tinggi dan akan mempengaruhi kinerja dimana, jika itu terjadi akan membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi tak prima. “ Dimana kondisinya saat ini masih ada kelurahan yang belum siap secara SDM (red: Sumber daya manusia),” kata Muhamad Machmud, anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya.

Berita Lainnya :  Soal Rencana Pengisian Jabatan yang Kosong. Wali Kota Eri : Jadi Pejabat itu Bukan karena Dekat dengan Saya

Mengutip data statistic sektoral tahun 2021 menyebutkan bahwa SDM yang dimiliki oleh Pemkot mengalami penurunan di lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 dengan jumlah 13.164 pegawai yang terdiri dari 13.108 PNS dan 56 Tenaga harian, ditahun 2019 sejumlah 13.400 pegawai, kemudian tahun 2018 sejumlah 13.737 pegawai, tahun 2017 sejumlah 14.507 pegawai dan 2016 sejumlah 17.583 pegawai.

Disisi lain kota Surabaya memiliki luas wilayah sekitar 33.455,99 Ha. Dengan  31 Kecamatan yang terbagi di beberapa wilayah, yaitu Surabaya Utara (5 Kecamatan), Surabaya Timur (7 Kecamatan), Surabaya Selatan (7 Kecamatan), Surabaya Barat (7 Kecamatan), dan Surabaya Pusat (4 Kecamatan).

Kemudian untuk Kecamatan yang memiliki wilayah terluas diantaranya adalah Kecamatan Sukolilo, Kecamatan Benowo, dan Kecamatan Rungkut dengan luas masing-masing sebesar 3.010,3 Ha, 2.503,23 Ha, dan 1.902,92 Ha. Kota Surabaya Juga memiliki 154 kelurahan, 1.360 Rukun Warga (RW) dan 9.125 Rukun Tetangga (RT) dan 154 LPMK.

Meski telah memiliki pelayanan publik yang berbasis digital namun, dalam pelaksanaannya masyarakat masih belum bisa mendapatkan pelayanan optimal. Bahkan saat Wali kota Surabaya Eri Cahyadi, melakukan kegiatan cangkrukan di Balai RW X Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, ia langsung mendapat keluhan dari Ketua RT yang mengalami Kesulitan dalam mengakses pelayanan Adminduk melalui aplikasi online.

“ Sebenarnya warga juga bisa secara mandiri mengurus Adminduk (red:Administrasi Kependudukan) tersebut melalui aplikasi Klampid. Namun, tidak semua warga memiliki kemampuan dan dukungan sarana atau alat untuk mengakses layanan itu secara digital. kan tidak semua orang itu punya kemampuan dan alat,” tutur Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji.

  • Membuka diri atas peran warga melalui program Kalimasada

Wali Kota Eri mengatakan bahwa, esensi dari program Kalimasada tersebut adalah, pihaknya ingin membangun pelayanan publik yang tak hanya dengan kekuatan pemerintah. Tapi melalui gotong-royong dan kebersamaan masyarakat di masing-masing kampung.

“Kalau RT ini sudah menjadi pemimpin sejati, ketika ada yang mengurus apakah itu akta kematian, akta kelahiran, apapun yang susah, maka semua akan ada di RT. Cukup di RT saja berhenti, setelah itu pelayanan publik selesai kita sampaikan kepada yang bersangkutan,” jelasnya.

Berita Lainnya :  Dispenduk Capil Surabaya Tegaskan Tak Perlu Aktivasi E-KTP

Wali Kota Eri meyakini, apabila program Kalimasada berjalan dengan baik dan data kependudukan valid, maka ketika pemkot melakukan intervensi akan lebih tepat sasaran. Baik itu intervensi terkait masalah kemiskinan, maupun anak putus sekolah. “Karena itu semua dasarnya dari Adminduk-nya juga harus kuat, dan itu dimulai dari masyarakatnya sendiri. Ini yang saya ingin wujudkan di Kota Surabaya,” jelas dia.

Bahkan, untuk memasifkan program tersebut, Wali Kota Eri menyebut, pihaknya akan tetap melibatkan RT yang sudah paham untuk menjadi mentor bagi RT lainnya. “ RT yang sudah bisa menggunakan aplikasi nantinya akan membatu kami (red:Pemkot) menjadi mentor untuk RT yang belum bisa. Sehingga rasa gotong royong begitu terasa nanti,” harapnya.

Tak hanya itu di setiap kelurahan nantinya terdapat Cak dan Ning Adminduk. Mereka nanti yang bertugas terjun ke masyarakat untuk memberikan solusi dan penyelesaian kepada warga terkait masalah Adminduk.”Nanti ada Cak dan Ning Adminduk yang bergerak di masing-masing kelurahan. Mereka akan terus bergerak ke bawah. Kalau ada (warga) yang tanya, mereka yang bisa memberikan solusi dan penyelesaian sebuah masalah,” imbuhnya.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji menjelaskan, ada empat jenis layanan Adminduk yang dapat diurus warga melalui Ketua RT. Yakni, akta kematian, akta kelahiran, pindah masuk dan pindah keluar. “Dari 30 lebih jenis layanan (Adminduk), empat Adminduk ini yang paling banyak diajukan. Nanti kalau sudah berjalan lancar, maka nanti akan kita tambahkan (jenis layanan lain) sesuai kebutuhan masyarakat,” kata Agus.

Sejak dilakukan uji coba sebulan yang lalu, Agus mengungkapkan, bahwa program Kalimasada ini telah dimanfaatkan oleh ratusan Ketua RT di Surabaya. Dari empat jenis layanan Adminduk tersebut, akta kelahiran tercatat paling banyak diurus warga melalui Ketua RT. “Uji coba sudah 1 bulan lalu ke ratusan RT. Paling tinggi pelayanan yang diminta warga adalah akta kelahiran. Kedua, akta kematian, lalu pindah masuk kemudian pindah keluar,” terangnya.

Berita Lainnya :  KLA 2018 Diraih Kota Surabaya Dengan Nilai Tertinggi

Ketua RT 07 / RW 08, Tambak Pring Barat, Kecamatan Asemrowo Kota Surabaya, Mahfud Zakaria adalah salah satu perangkat kampung yang sudah melakukan uji coba program Kalimasada. Sejak dilakukan uji coba sebulan yang lalu, ia sudah memberikan layanan akta kelahiran kepada 100 orang lebih warga.

“Terutama di segmen lansia. Jadi, di RT 07 RW 08 Tambak Pring Barat, Asemrowo ini tercatat paling tertinggi untuk pengajuan akta kelahiran sampai mencapai 100 lebih dalam kurun waktu satu bulan,” kata Mahfud.

Menurutnya, program Kalimasada tersebut sangat membantu peran Ketua RT dalam memberikan pelayanan Adminduk warga. Apalagi, tidak semua warga melek akan teknologi, meski pemkot sudah menyediakan aplikasi Adminduk mandiri melalui Klampid.”Melalui akun sekarang yang dimiliki Ketua RT, cukup satu akun kita bisa mengajukan akta kelahiran atau kematian. Akhirnya para lansia yang selama ini belum memiliki dokumen akta kelahiran, paling tidak sudah 100 persen,” ungkap dia.

Bahkan atas capaian tersebut, Mahfud pun diganjar penghargaan oleh Wali Kota Eri Cahyadi. Penghargaan itu diserahkan langsung wali kota dalam apel peluncuran program Kalimasada di halaman Balai Kota Surabaya. “Kita kerjakan sudah 1 bulan yang lalu. Kira-kira sudah ada 110 akta kelahiran yang sudah kami ajukan dan itu tercatat oleh Dispendukcapil pengajuan yang paling tinggi,” pungkas dia. (hadi)