cakrawalanews.co
Cakrawala Surabaya Headline Indeks

Kakak Adik Siswa Mitra Warga Pakai Seragam Sekolah Bergantian, Anggaraan Pendidikan jadi Sorotan

Baktiono, anggota badan anggaran DPRD Kota Surabaya
Baktiono, anggota badan anggaran DPRD Kota Surabaya

Surabaya, cakrawalanews.co – Anggaran pendidikan yang belum terpakai menjadi sorotan Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya.

Hal tersebut lantaran masih ditemukannya siswa mitra warga yang belum menerima manfaat dari anggaran tersebut.

“Buktinya masih ada siswa mitra warga yang tidak mendapatkan baju seragam,” ujar Baktiono, anggota badan anggaran DPRD Kota Suraabaya, Kamis (17/12/2021).

Baktiono menceritakan, siswa jalur mitra warga ini merupakan kakak adik, anak driver ojol sepeda motor.

Baju seragam yang mereka punya, laanjut Baktiono, hanya satu stel seragam pramuka. Sehingga setiap hari mereka bergantian memakai seragam tersebut. “Setelah dipakai malamnya di cuci, besoknya dipakai lagi,” ujar Baktiono.

Politisi senior PDIP ini sangat menyayangkan adanya temuan itu. “Anggaran pendidikan APBD tahun tahun 2021 yang disahkan di pada 10 November tahun 2020 sebesar Rp 21 milyar. Anggaran ini cukup besar. Yang seharusnya bisa dipakai untuk kebutuhan seragam siswa mitra warga,” tegasnya.

Kebijakan anggaran pendidikan itu disepakati dewan, wali kota dan wakil wali kota Surabaya untuk membantu siswa jalur mitra warga supaya bisa menempuh pendidikan dasar 9 tahun di Surabaya.

Tapi kata Baktiono, kenyataannya siswa jalur mitra warga tetap diharuskan untuk membeli seragam. Banyak diantara orang tua mereka berhutang dan akhirnya tidak mampu melunasi. Padahal seharusnya gratis. “Kejadian seperti ini selalu saja terjadi setiap tahun,” tegasnya lagi.

Baktiono menyoroti kinerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya, sebagai pemangku pendidikan di Surabaya.

“Kalau mereka ngomong tidak ada anggaran ini salah besar. Padahal selama pandemi tidak ada pemangkasan anggaran. Saya sebagai anggota Badan Anggaran sangat menyayangkan sekali,” serunya.

Baktiono kembali menegaskan, pengguna anggaran dalam hal ini Dinas Pendidikan, tidak bisa menjalankan fungsinya. “Harusnya mereka bisa menggunakan dan dihabiskan sesuai sasaran. Tapi ini warga miskin dipaksa untuk membeli. Kami legislatif minta dinas pendidikan perhatikan ini,” pungkasnya.(hadi)