“Kerukunan dan kekompakan harus terus terjaga. Jangan sampai ada wakil yang merasa seperti bupati/walikota,” Pakde Karwo
Ada pernyataan yang unik saat Gubernur Jawa Timur Soekarwo memimpin pengangkatan Sumpah Jabatan dan Pelantikan serta Serah Terima Jabatan 17 Bupati-Wakil Bupati, Walikota-Wakil Walikota Masa Jabatan 2016-2021 Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/2) siang.
Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengingatkan para kepala daerah untuk tetap menjaga kekompakan selama memimpin wilayahnya. Sebab kekompakan menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintahan daerah.
Ia mengatakan, dalam menjalankan pemerintahan, semua kebijakan harus dirumuskan bersama. Jangan sampai salah satu pihak menjadi lebih dominan.
“Kerukunan dan kekompakan harus terus terjaga. Jangan sampai ada wakil yang merasa seperti bupati/walikota,” kata Pakde Karwo.
Selain menjaga kekompakan antara bupati/walikota dengan wakilnya, Pakde Karwo juga meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang baru dilantik untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan DPRD kabupaten/kota, Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) kabupaten/kota, tokoh agama (toga) dan tokoh masyarakat (tomas).
“Konsitusi kita mengatur bagaimana kepala daerah harus bersatu dan berkoordinasi yang baik dalam memimpin wilayah. Wajib bersatu koordinasinya antara kepala daerah dengan DPRD dan Forpimda kabupaten/kota,” jelasnya.
Menurutnya, otonomi di setiap daerah harus berpusat pada Program Nawacita yang digulirkan pemerintah pusat. Otonomi berada di dalam kerangka pasal 18 UUD 1945, bahwa NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.
“Artinya, otonomi adalah mengkreasikan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun tidak keluar dalam kerangka undang-undang,” ujar Pakde Karwo.
Ia mengingatkan, dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus menyatu dengan Nawacita. Sehingga sinergi dengan DPRD itu menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Nawacita yang dibuat Presiden hukumnya wajib disesuaikan dengan RPJMD Gubernur, RPJMD kabupaten/kota. RPJMD harus memuat apa yang dilakukan pemerintah lewat Nawacita. Kalau ada yang spesifik dibicarakan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pakde Karwo mengapresiasi pemerintah kabupaten/kota di Jatim yang ikut menyukseskan pembangunan di Jatim. Suksesnya Jatim berasal agregat program dan kebijakan yang dilakukan Pemprov Jatim, pemerintah kabupaten/kota se-Jatim. Atas kerjasama dari semua bupati dan walikota, kondisi makro ekonomi baik dilihat dari pertumbuhan ekonomi Jatim tahun 2015 mencapai 5,44 persen, inflasi 3,08 persen.(mnhdi/cn01)
