cakrawalanews.co –Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyambut keinginan Presiden Ir. Joko Widodo untuk memberantas pungutan liar (Pungli) dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor : 188/592/KPTS/013/2016 tentang Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli.
Pakde Karwo, sapaan akrab Gubernur Jatim mengatakan, melalui Pergub tersebut, pihaknya juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Pungli yang diketuai oleh Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf.
Tugas satgas ini diantaranya melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan institusi terkait, melakukan sosialisasi bersama-sama kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi terjadinya pungli di lingkungan Pemda di Jatim, menindaklanjuti segala laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungli, melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan, pengawasan dan pengendalian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungli di wilayah kerja Pemprov Jatim, melakukan pemeriksaan awal atas pengaduan masyarakat, menindak tegas terhadap pejabat atau aparatur yang terbukti melakukan pungli, membentuk sekretarait dan pelaksana lapangan sesuai kebutuhan, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jatim dan Kemendagri RI serta KemenPAN RB.
“Inilah bentuk keseriusan kami dalam mencegah dan memberantas pungli di Jatim” kata Pakde Karwo saat ditemui usai Rapat Koordinasi bersama seluruh Gubernur se-Indonesia terkait Pemberantasan Pungli yang dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/10/2016).
Selain mengeluarkan Pergub dan membentuk Satgas Pencegahan Pungli, Pakde Karwo juga mempunyai strategi khusus untuk melakukan pemberantasan pungli di daerahnya. Yakni menggunakan teknologi informasi (TI) di setiap sektor pelayanan publik, khususnya yang berpotensi menimbulkan pugli.
Ia mencontohkan, salah satu layanan Pemprov Jatim yang sudah menerapkan teknologi informasi adalah pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB). Dengan TI, pembayaran pajak bisa dilakukan melalui banyak tempat seperti bank, kantor pos, bahkan mesin ATM.
Dengan begitu, tidak akan timbul antrean yang berpotensi menghadirkan pungli. Menurut Pakde Karwo, pungli saat ini sulit diberantas karena selama bertahun-tahun dibiarkan sehingga dianggap lazim di masyarakat. Karena itu, pihaknya menggunakan TI sebagai salah satu solusi mencegah pungli.
“Pungli bisa terjadi karena orangnya belum diganti teknologi. Kalau orang ketemu orang, potensi pungli itu pasti ada. Untuk itu, pemerintah harus melakukan terobosan dengan memanfaatkan teknologi. “Mengubah mental sulit, ya mengubah teknologinya saja,” kata dia
Dalam rapat koordinasi tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, pemberantasan pungli sangat serius diupayakan oleh pemerintah karena seolah sudah menjadi budaya yang susah dihilangkan. Karena itu, diperlukan langkah-langkah konkrit untuk memberantas pungli di semua lapisan masyarakat.
“Pungli ini sudah bertahun-tahun dan kita menganggap itu adalah sebuah hal yang normal, kita permisif terhadap pungli itu. Karena itu saya ajak para gubernur bicarakan langkah kongkret bicara pungutan liar. Tidak hanya urusan KTP, tidak hanya urusan sertifikat, tidak hanya urusan di pelabuhan, kantor, bahkan di sumah sakit. Hal-hal apapun yang berkaitan dengan pungutan yang tidak resmi harus kita bersama hilangkan. Dengan keterpaduan itulah kita harapkan operasi pungli ini akan efektif,” tegas Presiden.
Di hadapan para gubernur, Presiden kembali mengingatkan bahwa semangat pemberantasan pungli bukanlah terletak pada jumlah kerugian yang ditimbulkannya, namun lebih pada akar budayanya yang hendak dihilangkan.
“Yang namanya pungutan liar bukan hanya soal besar-kecilnya, tapi keluhan yang sampai ke saya itu memang sudah puluhan ribu banyaknya. Ini persoalan yang harus kita selesaikan. Jadi bukan masalah urusan sepuluh ribu, tapi pungli telah membuat masyarakat kita susah untuk mengurus sesuatu,” terangnya.
Presiden juga mengingatkan, pungutan liar tidak hanya berdampak kecil pada buruknya kualitas pelayanan masyarakat. Bila hal tersebut dibiarkan begitu saja, pada akhirnya juga menjalar ke hal yang lebih luas lagi. Pungli juga melemahkan daya saing nasional. Yang muaranya tentu bisa menurunkan daya saing ekonomi Indonesia.
Salah satu sektor yang paling berpotensi terjadi pungli adalah permasalahan perizinan di daerah. Kemudahan perizinan bagi para investor merupakan salah satu upaya pemerintah agar Indonesia memiliki daya saing dalam kemudahan berusaha dibanding dengan negara-negara lainnya. Namun sayangnya, masih ada keluhan terkait pungli selama proses perizinan berlangsung.
“Perizinan ini juga masih banyak sekali yang larinya ke pungli, yang larinya menghambat investasi di daerah. Saya ingin mengatakan karena ini menjadi kewenangan para gubernur, bupati, dan walikota. Kalau ini terus dibiarkan, peringkat indeks kemudahan berusaha masih akan jauh,” ungkap Presiden.
Karena itu, untuk mencegah birokrasi yang terlalu panjang, Presiden berharap agar segala bentuk perizinan yang ada dapat lebih disederhanakan. Sebab, upaya pemerintah pusat untuk menyosialisasikan Indonesia sebagai negara yang ramah investasi tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh pemerintah daerah.
“Misalnya mendirikan bangunan ada parabolanya minta izin sendiri parabola, ada hotel buat kolam renang izin sendiri untuk kolam, ada hotel dan restoran izin lagi sendiri (terpisah). Kalau seperti ini percuma kita pasarkan bahwa negara ini ramah terhadap investasi tapi praktiknya masih seperti ini,” tegasnya sekaligus mengakhiri arahan.
Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian.(hms/cn01)
