Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengajak kerjasama BPK untuk memberikan pelatihan atau diklat Akruel basic khusus bagi PNS yang mengelola keuangan. Mereka yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat, mendapat sertifikasi Akruel Basic sehingga bisa meningkatkan kinerja dalam mengelola administrasi keuangan atau SPJ di setiap SKPD di lingkungan pemprov. Jatim.
Hal itu disampaika saat menerima kunjungan Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Jatim di Ruang Kerjanya, Rabu (10/2). Menurut Pakde Karwo panggilan akrapnya, diklat atau pelatihan sangat penting diberikan dan diikuti oleh semua PNS atau staf yang menangani masalah keuangan dan peng-SPJ-an.
Karena, saat ini semua administrasi keuangan dituntut transparan dan harus dikerjakan dalam satu konek system yang menggunakan tehonologi (IT), sehingga kapanpun, dimanapun serta siapapun yang ingin mengetahui berapa anggaran yang sudah terserap bisa dibuka dan terbaca dengan mudah.
“ Jadi, kapapun kami membutuhkan informasi masalah penyerapan anggaran dengan mudah dapat diketahui, baik di SKPD A atau B maupun SKPD C, karena semuanya sudah terkoneksi,” tegasnya.
Menurutnya, diklat peningkatan SDM itu sangat penting dan pegang peranan dalam penanganan administrasi keuangan. Sebab, kalau tidak nanti bisa menjadi beban, baik untuk staf maupun untuk SKPDnya. Sebab tuntutan pembukuan saat ini sesuai dengan Permendagri No. 13 harus benar-benar cepat dan pengeluaran hari ini harus sudah dibukukan atau dibuat laporan dalam pembukuan dengan rinci dan tidak boleh salah memasukkannya.
Untuk itu, diklatnyapun harus ada tingkatannya. Kalau sudah mengikuti diklat pertama dan dinyatakan lulus dan mendapat sertifikat, maka mereka harus mengikuti diklat berikutnya untuk tingkatan yang lebih tinggi. Sehingga sertifikat yang diberikan nantinya ada tingkat A, B atau C.
Untuk menguatkan kerjasama, Gubernur minta Kepala Inspektorat Prov. Jatim untuk membuat rumusan atau kajian yang tepat atau sesuai dengan Permemndagri No. 13. Sehingga kerjasama dapat segera terwujud dan dilakukan, dan hasilnya bisa langsung terealisasi atau ter-aplikasi kepada para staf dan PNS yang menangani administrasi keuangan.
“Mereka bisa bekerja dengan cepat, tepat dan profesional tanpa ada kesalahan-kesalahan lagi,” ujarnya.
Sebelum mengakhiri, Gubernur menambahkan, bila BPK ingin segera memperbaiki masalah kinerja keuangan di seluruh SKPD dilingkungan Pemprov. Jatim. Khususnya sesegera mungkin di lingkungan R.S. dr. Soetomo harus bisa di diperbaiiki managemennya.
” Rumah sakit adalah masalah penanganan atau pelayanan kepada masyarakat yang setiap hari selalu bertambah terus menerus. Oleh karena itu, SDM Akruel basic sangat dibutuhkan dan menentukan di Rumah Sakit untuk kelancaran pelayanan administrasi keuangannya,” pintanya
Pada kesempatan itu, Pakde Karwo berkenan menerima Buku Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Empat Bidang di Semester II Tahun 2015. Dalam laporannya, Ketua perwakilan BPKP Prov. Jatim mengatakan, LHP Semester II ke empat bidang tersebut sangat bagus dan harus dipertahankan, kalau bisa harus ditingkatkan lagi.
BPKP menyambut baik, ajakan Gubernur karena dengan kerjasama ini nantinya pasti ada peningkatan dan perbaikan dalam penanganan keuangan khususnya peng-SPJ-an serta penyerapan anggaran setiap bulannya.
Sebagi contoh, untuk triwulan pertama di bulan januari terserap 18-23 persen melalui lelang. Hal ini, menunjukkan bahwa kinerja SKPD dilingkungan pemprov. Jatim sudah mulai ter-ukur dan bisa dicermati dengan baik sesuai dengan peruntukkannya.
Hadir dalam acara, Sekdaprov. Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, Asisten Administrasi dan Umum Sekdaprov. Jatim, Dr. H. Mudjib Afan, SM.Kes, Kepala Inspektorat Prov. Jatim, Nur Wijatno dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. Jatim, Drs. Budi Setiawan,MM (hms/cn01)
