Surabaya, cakrawalanews.co – Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akan memiliki multi efect berupa penurunan daya beli masyarakat.
Sebagai bumper masyarakat atas dampak tersebut pemerintah kota (Pemkot) Surabaya didesak mampu memperhatikan turunya daya beli masyarakat sebagai dampak dari kenaikan harga BBM.
Desakan tersebut diutarakan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony, dimana menurutnya dampak langsung dari kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, yang diantaranya dari sektor pekerja. Karena tidak diikuti dengan naiknya besaran upah.
Atas kondisi tersebut, politisi partai Gerindra ini meminta pemkot Surabaya segera menginisiasi percepatan pembahasan penyesuaian Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), yang biasanya dilakukan pada bulan Desember.
“Yang realistis dan efisien bisa dilakukan untuk mengurangi beban masyarakat adalah, melakukan koordinasi ulang antara Pemkot Surabaya dengan Provinsi Jatim, melibatkan pengusaha dan perwakilan buruh untuk melakukan kajian terhadap penyesuaian UMK,” terangnya pada Rabu (08/09/2022).
Dimana kata Thony, ketika sektor pekerja ini sudah mampu menjangkau daya belinya maka akan diikuti pula kemampuan daya beli masyarakat disektor informal.
Tony juga menyarankan Pemkot Surabaya untuk bisa membuat zona ekonomi agar masyarakat bisa menggerakan rantai ekonomi dalam rangka pemenuhan kebutuhan.
“ Saya rasa membuat zona ekonomi dengan memanfaatkan rumah- rumah padat karya dengan jalan memetakan kebutuhan masyarakat kemudian memproduksi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga tidak nampak sporadis seperti saat ini,” jelasnya.
Selain itu pula, relaksasi pajak daerah juga menjadi opsi alternatif Pemkot Surabaya sebagai wujud kepedulian bagi sektor pelaku usaha di Surabaya.
“ Sebagai kompensasi atas renegoisasi upah relaksasi pajak daerah bisa menjadi opsi jalan keluar untuk menggembalikan siklus rantai ekonomi ditengah masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut politisi Partai Gerindra itu mengatakan, bahwa operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat, tidak cukup menjadi solusi untuk saat ini.
“Operasi pasar dilakukan ketika ada kelangkaan item kebutuhan pokok yang berakibat pada naiknya harga. Dalam situasi sekarang, bahan pokok banyak tersedia namun daya beli masyarakat rendah. Lagi pula seberapa banyak operasi pasar mampu menjangkau seluruh warga Surabaya,” imbuhnya.
Thony menambahkan, ketika kebijakan kenaikkan harga BBM bersubsidi tidak bisa dilakukan peninjauan kembali, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, menghimbau masyarakat untuk bisa berhemat dimasa saat ini.
“Dengan menahan dulu pemenuhan kebutuhan sekunder dan tersier. Melainkan mengutamakan kebutuhan primer dulu. Ya istilahnya mengetatkan ikat pinggang dulu,” pungkas AH Thony.(hadi)
