cakrawalanews.co
Cakrawala Jatim

DPRD Jatim Dorong Pemerintah Provinsi Dan Pusat Selesaikan Pembangunan Jalur Pansela


Surabaya,cakrawalanews.co – Persoalan pembangunan infrastruktur jalur Pantai selatan (Pansela) atau dulu jalur Lintas Selatan (JLS) yang saat ini belum tuntas terus mendapatkan sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim. Bahkan sembilan Fraksi di DPRD dalam Pandangan Umum (PU) Fraksi tentang APBD 2020 meminta kepada pemerintah provinsi memprioritaskan penyelesaian Pansela tersebut.

“Kami berharap agar pemerintah Provinsi supaya terus mendorong pemerintah pusat untuk segera menyelesaiakan pembangunan Pansela tersebut, terutama di wilayah ambulu Jember saat ini terkendala pembebasan tanah,”ujar Anggota Komisi D DPRD Jatim, Deni Prasetya ditemui di DPRD Jatim, Selasa (5/11).

Dikatakannya, apabila pembangunan Jalur Pansela ini selesai potensi di wilayah selatan Jatim bisa berkembang terutama ekonomi, dan tempat wisata, mengingat saat ini jalur Pansela ini pemandangannya bagus karena jalur Pansela ini melalui pantai dan laut.

Ia juga mengakui, kendala belum selesai pembangunan Pansela ini karena pembebasan lahan yang belum selesai saat ini, karena lahan yang dilalui Pansela ini memakai lahan perhutani dan ada juga lahan milik warga. “Untuk pembebasan lahan ini pihaknya berharap pemkab, pemprov, dan pusat untuk duduk bersama agar pembangunan pansela bisa cepat diselesaikan,”harapnya Deni politisi asal Fraksi Nasdem ini.

Sementara itu anggota Komisi D DPRD Jatim lainnya, M. Satib meminta kepada pemerintah provinsi agar memberikan prioritas penyelesaian pembangunan Pansela. “Dengan dibukanya akses Pansela ini diharapkan akses wilayah selatan Jatim bisa terbuka, dan juga disparitas ekonomi diwilayah Selatan bisa meningkat,”ujarnya.

Maka itu, pihaknya berharap kepada gubernur Jatim Khofifah untuk serius untuk merealisasi pembangunan JLS tersebut.Mengingat pembiayaannya dengan skema 60 persen pemerintah pusat dan 40 persen dibagi provinsi dan kabupaten/kota setempa ”Kalau ada kendala gubernur segera komunikasi dengan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota untuk menyelesaikan kendala pembebasan lahan,” pungkasnya.(wan/jnr)