Surabaya, Cakrawalanews.co – Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad menilai Pemprov Jawa Timur melalui Gugus Tugas belum optimal dalam menangani pandemi Covid-19 di Jatim dan mengantisipasi dampak yang bisa diantisipasi.
“Kita tidak tahu bagaimana cara kerja Gugus Tugas Covid-19 Jatim dibawah kendali Gubernur, tapi angka-angka statistik menunjukkan bahwa ‘cara kerja’ mereka tidak optimal,” kata Anwar Sadad saat dikonfirmasi Senin (27/4).
Wakil Ketua DPRD Jatim itu memberikan sorotan mengenai beberapa temuan klaster baru wabah Covid-19 di Jatim. Diantaranya adalah kluster pesantren Al Falah Temboro di Magetan dan kasus baru di Kabupaten Sumenep.
Menurut Sadad, adanya kasus baru terkonfirmasi positif covid-19 itu menunjukkan Satgas percepatan penanganan covid-19 Jatim kebobolan. Karena itu, tim tracing Pemprov Jatim harus lebih detail lagi dalam memetakan penderita Covid-19, untuk melacak potensi penularannya.
“Kasus Magetan dan Sumenep yang semula mendapatkan pujian sudah cukup mengindikasikan bahwa pada sisi rumpun_pencegahan_ dan rumpun tracing kita kebobolan. Saya berharap lebih diperkuat lagi di dua rumpun itu,” pinta politisi asal Pasuruan ini.
Sadad juga berharap agar Pemprov Jatim segera mengucurkan Bantuan Sosial (Bansos) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang akan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
“Di samping itu, bansos dalam berbagai bentuk harus dipercepat, hal ini setidaknya memenuhi kebutuhan primer dulu, untuk membatasi pergerakan masyarakat. Kampanye #stayathome harus dibarengi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan primer dulu,” pintanya.
Ia mengatakan, meski PSBB adalah pilihan sulit bagi Pemprov Jatim, langkah itu diyakini efektif untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Pemprov Jatim harus bergerak cepat untuk memetakan warga Jatim yang belum memperoleh Bansos dari pemerintah pusat.
“Soal bansos itu sumbernya karena data tidak bisa diintegrasikan antara PKH, BPNT, social safety net, dan berbagai jenis bansos lainnya,” pungkasnya. (Caa)