Data BPS Jadi Tolak Ukur Kemajuan  Pembangunan

oleh -0 Dilihat
Wagub. Saifullah Yusuf Menyaksihkan Pemukulan Gong Oleh Kepala Badan Statistik Pusat Bapak Dr. Suryamin.

Surabaya, cakrawalanews.co –

Data yang dikeluarkan Badan Pusat Stastistik (BPS) menjadi tolak ukur kemajuan pembangunan sebuah daerah. BPS selalu melakukan pendataan langsung di seteiap wilayah untuk mengetahui secara dekat perkembangannya.

Demikian disampaikan Wagub Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf saat membuka Rapat Teknis Nasinal Pimpinan BPS Provinsi tahun 2015 bertemakan “ Dengan Reformasi Birokrasi Kita Sukseskan  Sensus Ekonomi 2016” di Hotel JW Marriot, Surabaya, Selasa (13/10).

Ia menuturkan,  BPS menjadi penyedia data statistik resmi pemerintah, yang tingkat keakuratannya sangat bagus. BPS mengukur kemajuan pembangunan sebuah daerah dengan membuat indikator terlebih dahulu. “Dengan data tersebut akan diketahui bahwa daerah tersebut bisa dikatakan maju atau sedang berkembang. Data yang disajikan  tidak dibuat-buat. Apabila memang kurang bagus akan dilaporkan kondisi realnya. Jadi bukan hanya data bagus saja yang disampaikan, “ ungkap Gus Ipul sapaan akrabnya.

Sebuah negara dikatakan modern, apabila memiliki data yang akurat, baik dan bisa dijadikan referensi pembangunan. BPS memiliki track record yang bagus dalam menentukan dan menggambarkan gambaran nyata tentang Indonesia. “ Keberadaan BPS membantu pemerintah dalam memetakan masalah seperti jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan dan kemajuan ekonomi agar kemudian bisa diatasi dan menjadikan masyarakat Indonesia lebih sejahtera,” jelasnya.

Gus Ipul mengatakan, selama ini Pemprov Jatim telah bekerjasama dengan BPS diantaranya menyediakan data yang diperlukan sesuai kebutuhan untuk kepentingan pembangunan, mengetahu progres kinerja sosial ekonomi yang dilaporkan tiap tahun.” Dari data tersebut Jatim bisa berbenah agar bisa meningkatkan kinerja di berbagai sektor. Salah satunya melalui pendataan masyarakat kurang mampu yang ada di Jatim. Dimana jumlahnya didata by name, by address sehingga akan diketahui secara jelas kondisi masyarakat Jatim, “ tambahnya.(mnhdi/cn01)