Tulungagung, cakrawalanews.co – Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) 2019 di Kabupaten Tulungagung memperkuat semangat guyub antarwarga dan kelompok masyarakat, serta mempererat integrasi sosial sebagai prakondisi positif menekan kesalahpahaman di masyarakat, kata Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo.
“Saya tekankan di sini bahwa gotong royong tidak hanya sebatas pada penanganan fisik saja, melainkan juga bekerja sama di segala bidang, termasuk mencari solusi dari berbagai permasalahan yang dihadapi melalui musyawarah untuk mufakat,” katanya di Tulungagung, Senin.
Ia mengatakan hal itu saat membuka acara Puncak Peringatan BBGRM XVI/2019 di Kabupaten Tulungagung, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Kabupaten Tulungagung yang diikuti ratusan peserta dan antara lain dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung Siuk Maryoto Birowo, perwakilan OPD lingkup Pemkab Tulungagung, serta Sekretaris Daerah Sukaji.
Di antara berbagai kegiatan dalam rangkaian BBGRM XIV itu, TNI Manunggal Masuk Desa, pemberdayaan PKK, pendirian BUMDes, rintisan desa wisata, pencanangan BBGRM dan peningkatan prasarana posyandu, serta penanggulangan dan pencegahan kekerdilan.
Semua kegiatan itu, gencar dilaksanakan seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait guna memberi contoh tentang upaya Pemkab Tulungagung melestarikan budaya gotong royong kepada masyarakat.
Ia mengatakan Kabupaten Tulungagung saat ini memiliki 9, 75 persen balita dengan status kekerdilan.
Oleh karena itu, Bupati Maryoto meminta camat memfasilitasi desa dalam menyelenggarakan lima paket layanan pencegahan kasus tersebut.
“Saya minta camat untuk memfasilitasi desa dalam menyelenggarakan lima paket layanan pencegahan ‘stunting’ (kekerdilan) di desa dengan sasaran 1.000 rumah tangga,” katanya.
Hari Pertama Kehidupan (HPK) meliputi layanan kesehatan ibu dan anak, layanan konseling gizi terpadu/terintegrasi, layanan air bersih dan sanitasi, layanan perlindungan sosial, dan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Dia menjelaskan, penyelenggaraan program lima paket pencegahan kekerdilan di desa dibiayai dengan keuangan desa. Selain itu, program pencegahan kekerdilan bisa dilaksanakan dengan mendayagunakan aset desa, di mana program tersebut harus menjadi bagian dari daftar kewenangan desa berdasarkan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tulungagung Eko Asistono mengatakan, gotong royong ciri khas budaya Indonesia secara turun temurun dan telah mengakar pada diri bangsa.”Untuk itu wajib kita lestarikan dan terus kita pupuk serta dilembagakan,” kata dia.
Ia mengatakan, semangat gotong royong di masyarakat saat ini menunjuk tren negatif, cenderung menurun seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi yang membuat masyarakat semakin individualis.
Ia mengharapkan BBGRM menumbuhkembangkan kembali budaya gotong royong yang mulai berkurang baik di desa maupun kelurahan.
Peserta gebyar BBGRM 2019 di daerah itu berjumlah 450-an orang yang antara lain terdiri atas perwakilan ASN di tingkat OPD-OPD lingkup Pemkab Tulungagung, TP PKK beserta pengurus, camat, kepala desa, dan kelurahan se-Tulungagung. (wan/an)