Surabaya, cakrawalanews.co – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya mengalami keterpurukan. Kondisi tersebut terlihat dari Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021 yang mengungkapkan bahwa hampir kesemua BUMD Pemkot melaporkan mengalami kerugian.
Atas kondisi tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, AH Thony menilai dampak dari BUMD yang merugi ini menimbulkan banyak implikasi. Pertama, BUMD akhirnya menunjukkan tidak bisa bekerja dengan bagus, yang mestinya bisa menyerap tenaga kerja banyak tidak bisa terwujud.
“ Lah karena BUMD tidak optimal, maka keberadaan mereka tidak akan sehat dan tidak mampu merekrut serta tidak menjadi sebuah klaster penyerap tenaga kerja secara leluasa. Akibatnya bom 150 ribu pengangguran di surabaya berdasarkan data BPS, itu BUMD ikut berkontribusi, katanya Sabtu (25/06/2022).
AH Tony menambahkan pihaknya tidak mau terjebak dalam upaya melakukan kritik terhadap BUMD tersebut “ Sejauh ini mengkritisi BUMD sudah kita lakukan. Lah, ketika sekarang BUMD kok merugi semua saya pikir pokok persoalannya nampak tidak di BUMD, tapi kepada dinas pemkot yang membidangi dan sebagai pembina para BUMD ini,” tambahnya.
“ Bagian perekonomian, kelihatannya adalah satu pihak yang patut dituntut tanggung jawabnya, bahwa kalau ada satu BUMD untung kemudian ada satu rugi mungkin disitu bisa kita katakan ada satu kesalahan managemen dari BUMD. Tapi kalau kemudian dari sekian banyak rugi semua, maka adalah bagian perekonomian yang harus bertanggung jawab. Kontrak kinerjanya bagaimana, Asisten 2 dan pak wali kota ini harus melihat fakta ini sebagai satu hal yang harus dibenahi,” lanjutnya.
Terhadap hal ini, lanjut politisi Gerindra ini perlu ada solusi dari pemerintah. Bahwa, terhadap kerugian BUMD ini pasti ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah ini menurutnya tidak hanya terjadi pada tahun-tahun ini. Pada tahun-tahun kemarin sudah terjadi.
Ia juga berharap semua pihak yang kompeten dibidang itu, bisa melakukan uji forensik, mulai dari bagian perekonomian kemudian bagian keuangan pemkot untuk membaca ini dengan lebih cermat. Ditambah juga dengan bagian hukum hingga aparat penegak hukum (APH) bisa saja masuk dalam ruang ini dalam rangka melihat apakah kerugian ini karena ada satu faktor penyimpangan terhadap penyelenggaraan atau pengelolaan keuangan di BUMD ini.
“Masuk ndak papa, dan kami tidak bermaksud untuk mengungkap ini menjadi masalah. Tapi adalah spirit ini kita sampaikan dalam rangka menjadikan BUMD lebih sehat,” harapnya.
Terhadap penyimpangan kata AH Tony, dalam tradisi kita tidak akan muncul kesadaran kalau tidak dipaksa. Nah sekarang daya paksa itu, perintah wali kota kadang diabaikan begitu saja. Kemudian motivasi wali kota kadang didengarkan kemudian dilupakan.
“ Saya pikir adalah pendekatan penegak hukum, itu menjadi sebuah variabel penting. Jadi ketika ada APH itu masuk kepada BUMD, jangan itu dilihat sebagai kriminalisasi. Tetapi dalam rangka untuk melihat apakah kesehatan sistem pengelolaan keuangan itu dilakukan dengan benar,” pungkasnya.(hadi)
