Bangunan Tower dikawasan Manukan diadukan warga ke Komisi C. Aning : kita akan liat keabsahan izinnya

oleh -83 Dilihat
Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya
Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya
Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya
Aning Rahmawati, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya

Surabaya, cakrawalanews.co – Warga Manukan, kecamatan Tandes, Surabaya, mengadukan keberadaan tower seluler yang berdiri dikawasan permukiman mereka pada komisi C DPRD Kota Surabaya, pada Senin (05/09/2022) siang.

Wakil ketua komisi C, Aning Rahmawati seusai menerima aduan melalui rapat dengar pendapat diruang komisi C mengatakan bahwa, warga mengeluhkan keberadaan tower dikawasannya lantaran belakangan ini warga merasakan dampak baik psikologis maupun fisik.

“ Warga ini mengadu lantaran dampaknya yang sangat signifikan dirasakan oleh warga. Warga mengaku mulai merasakan pusing-pusing dan mereka khawatir jika ada angin tower tersebut roboh. Maka mereka mengadu kepada kami,” tutur Aning.

Politisi partai PKS Surabaya ini menambahkan, melalui rapat dengar pendapat  tersebut pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses administrasi perizinan dari tower yang telah berdiri sejak tahun 2005 tersebut.

“ Berdasarkan keterangan dari pihak DPRKPP izinnya sudah ada sejak 2008 dan perpanjangan 2012. Namun, setelah kita runtutkan ternyata dari DLH menyebutkan bahwa izin lingkungannya belum keluar,” imbuhnya.

Jadi, lanjut Aning, harusnya IMB itu keluar jika izin lingkungan sudah ada salah satunya UKL-UPLnya. Akhirnya kita minta DPRKPP untuk melengkapi semua datanya

“ Sehingga nanti bisa kita ambil jalan keluarnya. Apakah dicabut izinnya atau menunggu perjanjian kontrak selesai pada 2027,” lanjutnya.

Meski demikian, politisi yang sering turun menyerap keluhan masyarakat ini menegaskan jika, memang nanti semua data perizinan dikatakan lengkap maka warga masih tetap bisa mengajukaan keberatan ke DPRKPP sehingga bisa ditindak lanjuti dengan melakukan survey dan menerjunkan tim independen.

“ Tapi jika perizinannya tidak lengkap maka harus dicabut IMB-nya,” tegasnya.

Aning juga memastikan bahwa, pihaknya akan melakukan rapat dengar pendapat kembali untuk menentukan keabsahan dokumen perizinan yang telah dikeluarkan.

“ Berdasarkaan data DLH itu di Manukan Tirto, sementara IMB-nya beralamat Manukan Wongso. Maka, kita mibta dari DPRKPP untuk melengkapi data pada rapat selanjutnya,” pungkasnya.(adv)