“DPRD harus bisa mengontrol terhadap kinerja Pemerintah Kota, baik itu bersifat fisik, kualitas pekerjaan, targetnya dan segala macam, artinya benar ngak mereka mencapai target,” Armuji.
Banyaknya proyek pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya yang tidak selesai tepat waktu pada 2015 lalu membuat kalangan DPRD Surabaya gerah.
Pasalnya, proyek gagal tuntas tersebut membuat serapan anggaran pada tahun 2015 menjadi minim.
Terkait hal tersebut Ketua DPRD Surabaya, Armuji memandang, bahwa fungsi kontrol DPRD Surabaya benar-benar maksimal pada tahun 2016. Terutama kontrol terhadap kinerja Pemkot Surabaya terkait pembangunan fisik. Sebab, proyek-proyek pembangunan banyak yang tidak sesuai dengan target.
“DPRD harus bisa mengontrol terhadap kinerja Pemerintah Kota, baik itu bersifat fisik, kualitas pekerjaan, targetnya dan segala macam, artinya benar ngak mereka mencapai target,” ujarnya.
Politisi asal PDI Perjuangan ini menilai, penggunaan APBD 2016 harus bisa dikawal dengan baik. Terutama dari sisi serapan anggaran. Terlebih kalangan dewan harus bersungguh-sungguh mencurahkan pikiran dan tenaga untuk mengawal proyek yang digarap pada 2016.
“Terus kualitas pekerjaan, baik proyek multi years atau tidak, itu nantinya jangan sampai berhenti di tengah jalan,” ucapnya.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Surabaya ini menegaskan, apapun alasannya, tidak boleh ada proyek yang berhenti di tengah jalan.
Armuji juga meminta Pemkot Surabaya dan anggota DPRD Surabaya harus bisa belajar dari pengalaman tahun 2015. ”Pengalaman tahun lalu jangan sampai terulang,” terangnya.
Anggota dewan yang telah menjabat empat periode ini menyoroti soal pembebasan tanah. Terutama pembebasan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan jalan frontage road di Jalan Ahmad Yani. Dimana Armuji meminta untuk masalah ganti rugi lahan harus tuntas.
“Jangan sampai kita menganggarkan tidak terserap. Karena banyak sekali anggaran untuk ganti rugi lahan tidak terserap gara-gara apraisalnya tidak sesuai, tanahnya bermasalah dan segala macam,” kata Armuji.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya Dharmawan menambahkan, tahun 2016 harus memiliki pengaruh pada kinerja DPRD Surabaya. Tahun 2016 juga berimplikasi pada semangat baru. Seluruh anggota dewan harus lebih meningkatkan kinerja. Terutama peningkatan fungsi kontrol.
“Berharap kinerja dari masing-masing kita lebih maksimal, optimal, dan lebih terfokus pada tiap-tiap permasalahan,” ucapnya.
Aden, sapaan akrab politisi Partai Gerindra ini, berharap, penyelesaian rancangan peraturan daerah (raperda) bisa selesai tepat waktu. Untuk tahun ini, berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Surabaya, anggota dewan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso mempunyai target bisa menghasilkan sekitar 30 raperda.
“Target ini bisa tercapai, dan program-program dewan semuanya bisa tercapai,” katanya. (mnhdi/Adv)