Surabaya, cakrawalanews.co – Terjadinya perseteruan antara wali kota Surabaya Tri Rismaharini dan Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indarparawangsa lantaran dipicu terkait prosedur penggunaan mobil bantuan laboratorium dari BNPB Pusat beberapa hari lalu. Membuat kalangan legislatif kota Surabaya bersuara.
Salah satunya Arief Fathoni anggota Komisi A DPRD Surabaya yang membidangi pemerintah menilai adanya komunikasi yang tidak terjalin dengan semestinya.
Politisi dari partai Golkar ini berharap walikota lebih meningkatkan komunikasinya dengan Gubernur terkait dengan penanganan bersama pandemik Covid 19, karena disamping Surabaya sebagai ibukota Provinsi, Gubernur secara hirarki merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.
” Melawan secara vulgar Gubernur sama dengan melawan Pemerintah Pusat, dan itu tidak elok di Republik yang terbingkai dalam NKRI ” ujarnya kepada media Minggu, (31/06/20).
Selain itu, lanjut pria yang akrab disapa toni ini, bahwa penanganan pandemik Covid tidak hanya soal alat tes, namun bagaimana pemerintah Daerah merekayasa interaksi sosial agar mematuhi protokol kesehatan secara ketat, baik dalam himbauan yang di pasang dimasing masing area publik, juga penyediaan hand sanitazer dan pemberian masker secara cuma cuma.
” Faktanya saya kemarin keliling pasar pasar diwilayah Pemkot surabaya hal itu semuanya tidak ada sama sekali, inilah tugas Pemkot yang sangat esensial dari pada berdebat dengan instansi vertikal ” paparnya.
Berita Lainnya : Golkar Ingatkan Walikota Surabaya Jangan Cari Sensasi ditengah Pandemi Covid 19
Oleh karena itu bertepatan dengan HUT Surabaya, ia berharap walikota memberikan kado kepada rakyatnya kebijakan roadmap penanganan Pandemik secara strategis.
” Oleh sebab itu jika ada kemauan sebenarnya sejak awal dalam pembahasan refocussing dan realokasi anggaran bisa digunakan untuk pencegahan dan penanganan secara maksimal, tidak parsial ” harapnya.
Selai itu, lanjut Toni cluster ekonomi harus tumbuh, salah satunya pasar pasar tradisional di Surabaya, tugas Pemkot adalah memastikan bahwa interaksi sosial tersebut memenuhi protokol kesehatan secara ketat, Pemkot harus hadir, dari pada sekedar berwacana.
” Yang sakit diobati, yang lebih penting yang sehat jangan sampai terinfeksi, caranya adalah pemerintah hadir dalam bentuk rekayasa sosial dengan protokol kesehatan ketat, kalau itu diabaikan ya pemkot abai ” tukasnya.
Berita lainnya : Lantaran Dua Mobil Laboratorium dari BNPB Dialihkan ke Daerah Lain, Pemkot Dua Kali Bubarkan Pasien yang Akan Tes Swab
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Jatim M. Sarmuji menambahkan agar pengaturan yang bisa dilakukan dengan lorong yang sempit di Pasar Soponyono Rungkut dibuat jalan searah sehingga tidak berpapasan.
“Jadi sesederhana itu bisa dilakukan,” kata Sarmuji yang rumahnya berada di Wonoayu, Rungkut.(hadi)