Surabaya, cakrawalanews.co – Pengesahan APBD Kota Surabaya tahun 2023 dijadwalkan disahkan pada 10 November 2022 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
APBD senilai Rp. 11,2 triliun rupiah, disahkan lebih dini dari instruksi menteri dalam negeri yang memberikan waktu hingga akhir November.
Dimana Pemkot bisa lebih dini merencanakan proyek-proyek lelang dan sebagainya. Sehingga tanggal 1 atau 2 Januari, APBD 2023 bisa digunakan.
“Seyampang dengan hari pahlawan, Kekuatan APBD 2023, disepakati oleh wali kota Surabaya dan DPRD Surabaya, setelah dilakukan perangkaan anggaran oleh Badan Anggaran,” ujar Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono, usai Rapat Paripurna Pandangan Akhir Fraksi pembahasan APBD 2023, pada Rabu (09/11/2022).
Dalam APBD tahun 2023 ini kata Adi, ada penambahan sekitar Rp. 600 miliar dibandingkan APBD ditahun 2022, dimana ini merupakan bentuk rasa optimis akan pertumbuhan ekonomi Surabaya di tahun mendatang.
“Dana APBD yang cukup besar diharapkan bisa menjadi trigger menggerakkan ekonomi rakyat, pemicu ekonomi rakyat,” terangnya.
Dengan kekuatan APBD tersebut, imbuh Adi yang juga legislator PDIP Surabaya tersebut maka, pertumbuhan ekonomi di Surabaya harus mencakup semua strata.
“Tidak hanya ekonomi kelas atas saja, melainkan juga ekonomi yang berbasis rakyat. Misalnya pasar rakyat, UMKM dan sebagainya. Ini juga harus tumbuh, karena ekonomi berbasis kerakyatan menjadi penggerak ekonomi Surabaya,” imbuhnya.
APBD 2023 kata Adi, juga memberikan porsi yang cukup besar untuk pemberdayaan UMKM di Surabaya.
“Untuk pemberdayaan UMKM, APBD menganggarkan belanja barang dan jasa mencapai Rp 3 triliun. Itu sudah menjadi komitment wali kota untuk mengalokasikan 40 persen dari pos anggaran belanja barang dan jasa itu untuk UMKM,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adi juga menyebut selain di bidang ekonomi Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya berkomitmen membangun kualitas SDM melalui pendidikan.
“Belanja APBD 2023 juga berkonsentrasi untuk pendidikan. Dengan menjamin pendidikan gratis, pemberian bea siswa, pemberian seragam gratis SD dan SMP negeri maupun swasta untuk warga MBR. Ditambah lagi dengan kenaikan honor guru TPQ, kenaikan honor bunda Paud dan KSH,” jelas Adi.
Selain itu, disektor pembangunan infrastuktur sosial masyarakat juga tidak lepas dari perhatian. Diantaranya pembangunan jamban terhadap rumah yang belum memiliki. Kemudian program bedah Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
“Sekitar 3000 an rutilahu yang akan dibenahi. Menyedot hampir 177 milyar karena banyak nya pemohon perbaikan rutilahu. Ini penambahan kuota dari tahun sebelumnya. Ditambah pula alat kesehatan terhadap RS,” pungkasnya.
