Komisi C DPRD Surabaya mendesak pemerintah kota mendesain ulang Kawasan Wisata Religi Ampel. Khususnya soal pengaturan pengunjung dari terminal bus kawasan wisata tersebut, ke makam/Masjid Sunan Ampel atau sebaliknya.
Anggota Komisi C, M Machmud mengatakan, pembenahan kawasan wisata Ampel sudah sangat mendesak. Pasalnya, belakangan para pedagang di kawasan wisata Ampel resah karena kerap diobrak petugas Satpol PP.
Menurut Machmud, pada Selasa (9/2/2016) para pedagang kaki lima (PKL) setempat mendatangi Komisi C. Mereka mengeluh, karena hampir tiap hari harus berkejaran dengan petugas Satpol PP yang melakukan penertiban.
Polisi pamong praja itu menertibkan pedagang yang menggelar dagangan di tempat yang tidak diperbolehkan. “Padahal, para pedagang ini terpaksa berjualan di tempat yang memang seharusnya tidak boleh, karena stan PKL yang disediakan sangat sepi, tidak ada pembeli,” sebut Machmud, Kamis (11/2).
Berangkat dari persoalan ini, kata Machmud, pihaknya minta pemerintah kota, dalam hal ini Bappeko, melakukan pembenahan menyeluruh di kawasan wisata Ampel. Terutama menyangkut nasib pedagang, lanjut dia, diupayakan pengunjung yang naik bus, setelah turun di terminal, harus melewati semua stan di sentra PKL kawasan wisata Ampel.
“Jadi saat menuju makam Sunan Ampel, atau Masjid Ampel, harus melewati stan pedagang. Ini seperti yang dilakukan di kawasan wisata religi di daerah lain, sehingga semua pedagang berpotensi dagangannya laku,” papar mantan wartawan ini.
Sementara yang terjadi selama ini, jelas Machmud, begitu turun dari bus, pengunjung lewat samping PMK, kemudian menyeberang jalan, lalu masuk gang menuju Masjid Ampel. Sehingga stan-stan pedagang di sentra PKL yang disediakan, sama sekali tidak dilewati pengunjung.
“Jadi ya manusiawi, kalau kemudian para pedagang ‘jemput bola’ hingga dekat gerbang masuk Masjid Ampel yang seharusnya tidak boleh,” ujarnya.
Permintaan Komisi C ini, tambah dia, sudah disampaikan ke Bappeko, yang dalam waktu dekat akan mengumpulkan SKPD-SKPD terkait untuk desain ulang kawasan wisata Ampel. “Kita tunggu action pemerintah kota secepatnya, agar persoalan pedagang di lapangan tidak berlarut tanpa solusi,” tegas Machmud.
Sementara, Wakil Ketua Komisi C Buchori Imron mengatakan, penertiban oleh Satpol PP harusnya tidak terjadi jika pemkot mengonsep dengan matang setiap pembangunan sentra PKL.
Terkait pedagang kawasan wisata Ampel, Buchori minta Bappeko dan dinas terkait menata ulang. “Harusnya ditata dulu, baru kemudian dilakukan penertiban,” kata Buchori.
Dia mencontohkan kawasan wisata Makam Bung Karno di Kota Blitar. Menurutnya, pengunjung yang akan berziarah ke makam Presiden pertama RI tersebut harus berjalan agak jauh untuk menuju lokasi makam.
Saat menuju makam Bung Karno, pengunjung melewati stan-stan pedagang yang banyak menjual bermacam cenderamata hingga makanan khas Blitar. Penataan seperti inilah, yang menurut Buchori, harus dilakukan di kawasan wisata Ampel.(adv/cn05)
