Cakrawalanews.co-Pemerintah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tengah mendorong percepatan serta maksimalisasi sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah strategis ini diambil mengingat luasnya cakupan penerima manfaat di Jawa Timur yang telah menyentuh angka 8.415.882 jiwa. Khofifah menekankan bahwa skala program yang masif ini harus diiringi dengan jaminan kualitas dan keamanan pangan yang ketat sesuai standar nasional. Mengenai hal ini, ia menyatakan bahwa “Sertifikasi SPPG ini akan terus bisa kita maksimalkan sesuai dengan kriteria yang sudah distandarisasi oleh tim dari Badan Gizi Nasional (BGN).”
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi ribuan unit pelayanan. Data Dinas Kesehatan Jatim per 18 Februari 2026 mencatat sebanyak 1.214 SPPG telah mengantongi SLHS, sementara ratusan lainnya telah memiliki sertifikasi chef, sertifikat halal, hingga standar internasional seperti HACCP, ISO 22000 untuk manajemen keamanan pangan, dan ISO 45001 untuk sistem K3. Melihat perkembangan positif tersebut, Khofifah menegaskan kembali komitmennya dengan mengatakan, “Harapan kita capaian SPPG terhadap sertifikasi-sertifikasi yang dipersyaratkan BGN bisa kita maksimalkan.”
Hingga Februari 2026, tercatat ada 3.339 SPPG di Jawa Timur dengan rincian 3.125 unit sudah beroperasi dan 214 unit lainnya masih dalam tahap persiapan, didukung oleh total 145.946 petugas. Khofifah meyakini bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga pada ketatnya pengawasan standar keamanan pangan. Hal ini dibuktikan dengan langkah preventif berupa pelatihan keamanan pangan bagi 50.650 penjamah makanan untuk meminimalkan risiko kontaminasi, di mana Khofifah menjelaskan, “Hal-hal seperti ini sudah kami upayakan sebagai langkah preventif kami mengawal program MBG ini.”
Meskipun pengawasan diperketat, Pemprov Jatim tetap waspada terhadap potensi kasus keracunan pangan dengan membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) dan memperkuat koordinasi surveilans. Upaya perbaikan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemilihan bahan baku hingga proses penyajian dengan menerapkan Lima Kunci Keamanan Pangan. Untuk memperkuat struktur kelembagaan, Pemprov Jatim juga telah membentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta mengusulkan pemanfaatan lahan daerah untuk pembangunan 167 SPPG baru, termasuk di wilayah terpencil dan kepulauan guna memastikan pemerataan layanan.( wa/ar)
