Jakarta, Cakrawalanews.co – Partai Golkar telah merancang skenario untuk mengganti posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum. Skenario itu dirancang menyusul kondisi Setya Novanto yang sakit-sakitan dan menjadi tersangka KPK. Selain itu, elektabilitas Golkar yang terus menurun.
Persiapan penggantian Setya Novanto sebagai Ketum Golkar itu dibenarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Adies Kadir. Menurutnya, skenario penggantian itu dimunculkan berdasar hasil kajian yang diperoleh Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Golkar, Yorrys Raweyai melalui kajian elektabilitas Golkar yang didapati turun drastis. Penyebab utamanya lantaran status hukum Novanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek e-KTP.
“Iya benar, untuk disampaikan (dalam Rapat Pleno). Benar disampaikan kepada ketum (ketua umum) tapi segala keputusan melalui pleno. Tapi kalau kita berbicara saat ini kan tidak elok,” kata Adies, kemarin.
Apalagi, kata Adies, saat ini Novanto masih menjalani proses praperadilan sehingga tidak etis jika didesak untuk segera menunjuk Plt.
Selain itu, lanjut Adies, Novanto juga masih menjalani serangkaian pengobatan atas berbagai penyakit yang diidapnya setelah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai tersangka.
“Ketua umum masih dalam kondisi sakit kemudian praperadilan dalam waktu dekat baru akan diputuskan, sangatlah bijak kalau kita tunggulah sedikit. Jangan sampai ketua umum yang lagi sakit terus kemudian seakan-akan sudah jatuh tertimpa tangga,” lanjut Adies.
Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, Partai Golkar akan menunjuk pelaksana tugas Ketua Umum untuk menggantikan sementara Setya Novanto.
Penunjukan Plt ini dilakukan merespons menurunnya elektabilitas partai pasca Ketua Umum Partak Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP Ia mengatakan, hal ini menjadi keputusan rapat pleno DPP Golkar yang digelar pada Senin (25/9/2017) kemarin.
“Intinya kira-kira ada penurunan elektabilitas faktor penyebabnya karena (partai) tersandera kasus e-KTP. Oleh karena itu, mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri,” ujar Kahar.(kcm/ziz)