cakrawalanews.co
Cakrawala Pilkada Cakrawala Pilwali Surabaya Cakrawala Politik Headline Indeks Pilwali Surabaya

Pengamat : Pengaruhi Suara Konstituen lewat Bagi-bagi Sarung Perbuatan Curang dalam Pemilu

Pengamat Politik asal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Andri Arianto
Pengamat Politik asal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Andri Arianto

Surabaya, cakrawalanews.co – Dalam kontestasi pilwali 2020 diharapkan tidak terjadi adanya praktik money politic baik berupa pemberian barang maupun uang untuk mempengaruhi suara konstituen.

Pasalnya, hal tersebut dapat merusak mental masyarakat dan tidak membangun demokrasi.

Hal ini diungkap oleh Pengamat Politik asal Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya, Andri Arianto, saat menanggapi dugaan adanya pembagian sembako dan sarung oleh salah satu pasangan calon dalam konstestasi pilwali Surabaya 2020.

“Money politics dalam bentuk apapun (sarung, sembako) untuk mempengaruhi suara konstituen adalah perbuatan curang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) yang hakikatnya sama dengan korupsi,” ujar akademisi muda tersebut saat dikonfirmasi, Kamis (1/10).

Berita lainnya : 146 Advokat Siap Dampingi Paslon Machfud-Mujiaman

Politik uang, lanjut Andri, dianggap kebiasaan yang tidak membangun dan merusak mental mental masyarakat.
Kebiasaan politik transaksional menciptakan iklim politik yang buruk yang berujung pada praktik korupsi.

“Politik uang dalam referensinya, tidak akan mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas. Tidak akan memperkuat sistem ketatanegaraan karena demokrasi dibajak melalui korupsi pemilu, serta tidak mewujudkan Pemilu yang adil dan berintegritas, tidak pula efektif dan efisien,” tegasnya.

Menurut Andri, politik uang cenderung mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan kedepannya lantaran dimulai dengan transaksional, baik janji jabatan maupun imbalan lain.

“Politik uang dalam pilkada adalah korupsi pemilu yang akan menuju korupsi politik. Korupsi pemilu dengan korupsi politik, keduanya saling mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain,” urainya.

Politik uang, menurut Andri tidak sesederhana yang dibayangkan, namun berujung panjang yang akan merusak tatanan pemerintahan kedepan.

Jika terjadi pada Pilkada Surabaya, maka dipastikan pemerintahan di Kota Surabaya akan dipenuhi dengan penyalahgunaan wewenang.

“Pembelian suara dengan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun, dalam Pilkada pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Jika nanti terpilih maka hal pertama yang tebersit dalam pikirannya adalah bagaimana mengembalikan modal yang telah dikeluarkan guna memenangkan pemilihan,” tegasnya.

Andri mengimbau kepada kontestan Pilkada Surabaya untuk berkontestasi secara fair sekaligus memberi edukasi kepada masyarakat untuk berpolitik dengan benar, bukan transaksional.

“Ini tugas semua komunitas masyarakat untuk memberitakan dengan terbuka bahaya bagi kita semua jika menerima tindak politik uang,” pungkasnya.(hadi)