Jakarta. Cakrawalanews.co – Dirjen Kementerian Kominfo, Semuel, situasi pandemi ini menurutnya pemerintah perlu meluruskan informasi-informasi yang salah agar tidak membuat keresahan di masyarakat, apalagi yang dapat mengganggu ketertiban umum.
“Contoh dampak infodemi timbulnya pemahaman masyarakat yang tidak lengkap tentang situasi dan prosedur medis yang tepat terkait dengan Covid-19. Stigmatisasi terhadap rumah sakit, tenaga medis dan proses-proses yang sudah dibakukan ini yang menjadi berbahaya bagi masyarakat kalau masyarakat akhirnya membuat stigma,” ujarnya.
Selama masa pandemi, Dirjen Aptika menegakan Kementerian Kominfo melakukan penanganan hoaks dengan pendekatan literasi untuk membantu masyarakat mengidentifikasi informasi hoaks yang beredar. Selain Kementerian Kominfo juga melibatkan pemangku kepentingan dalam meningkatan literasi kepada masyarakat.
“Kalau penanganan pandemi kita mengutamakan literasi, jadi kita mengutamakan supaya masyarakat paham dan masyarakat lah yang bisa menanganin hoaks-hoaks yang beredar, jadi kita melakukan literasi dari berbagai pihak,” jelasnya.
Menurut Dirjen Aptika, Kementerian Kominfo juga sudah berkolaborasi dengan 108 organisasi baik pemerintahan masyarakat organisasi masyarakat perguruan tinggi dan juga sektor swasta untuk melakukan literasi digital.
“Kita menghadirkan beberapa inisiatif berdasarkan literasi digital, karena literasi digital merupakan kunci penting dalam upaya kita bersama untuk melawan infodemi dan segala jenis risiko kejahatan yang ada di ruang digital,” tandasnya.
Inisiatif ini dikoordinasi oleh GNLD Siberkreasi yang merupakan sebuah gerakan kolaboratif antara 108 komunitas, akademisi, dan institusi yang berfokus pada peningkatan literasi digital masyarakat.
“Program-program pelatihan seperti tips identifikasi hoaks hingga kewirausahaan digital di tengah pandemi telah disediakan oleh Siberkreasi, dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat secara gratis,” ungkapnya. (Ananto Pratikno)
Sumber: Kementerian Kominfo