Surabaya. Cakrawalanews.co – Ketua DPD Gerindra Jember Satib mendukung kebijakan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, untuk memberikan sanksi administrasi kepada bupati Jember Faida. Menurut Satib, kebijakan Khofifah itu layak diapresiasi, karena memang kelalaian Faida sudah tidak bisa ditolelir dan merugikan masyarakat Jember.
“Jadi gini saya selaku pribadi maupun selaku anggota DPR provinsi Dapil Jember Lumajang maupun selaku ketua partai di Jember mewakili temen-temen fraksi Gerindra khususnya dan DPR kepada Jawa pada umumnya menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada gubernur,” katanya di DPRD Jatim, Kamis (10/9).
Bupati Jember Faida disanksi tidak akan mendapatkan gaji hingga honorarium selama enam bulan Hal tersebut tertuang dalam surat Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nomor 700/1713/060/2020 tentang penjatuhan sanksi administratif kepada Bupati Jember. Surat tersebut ditandatangani Khofifah pada 2 September di Surabaya.
Faida mendapatkan sanksi tegas karena terlambat memproses pembentukan Raperda Kabupaten Jember tentang APBD Jember 2020.
Satib mengaku mendapatkan banyak masukan dari warga Jember yang mendukung kebijakan Khofifah untuk memberikan sanksi tersebut. Bahkan, beberapa warga rela untuk mencukur gundul karena memang menganggap kebijakan Faida tersebut sangat merugikan masyarakat.
“Di mana dalam hal ini gubernur sudah tidak profesional dan proporsional. ini memang gitu karena sudah cukup lama masa ke Jember menunggu aksen dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ini sudah disatukan sehingga kita ndak kaget ketika banyak toko-toko masalah kemarin yang pernah punya nazar akhirnya melakukan antar ada yang gundul pada saat surat diterima disampaikan oleh ketua DPR,” tambahnya.
Dikatakan Satib, keterlambatan Faida dalam memproses pembentukan Raperda 2020 itu adalah mencerminkan kegagalan dalam mengelola organisasi. Satib berharap kejadian itu tidak terulang lagi, karena akan membuat rakyat makin sengsara.
“Ini satu hal yang luar biasa dan mudah-mudahan kondisi seperti ini menjadi sebuah pembelajaran bagi eksekutif maupun legislatif di masa-masa yang akan datang baik secara khusus bagi Jember maupun provinsi maupun secara nasional pada umumnya,” pungkasnya. (Caa)