Surabaya, cakrawalanews.co – Anggaran yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga Surabaya menjadi alasan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Surabaya menyepakati pengesahan APBD pada 10 November 2021 mendatang.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPC PKB Kota Surabaya, Musyafak Rouf. Dia sepakat jika pengesahan APBD Tahun 2022 disahkan pada 10 Nopember 2021. Asalkan, pembahasan anggaran yang langsung bersentuhan dengan kepentingan Warga Surabaya menjadi skala prioritas.
“Prinsipnya, kami (PKB) setuju, kalau 10 Nopember sebagai penetapan pengesahan APBD 2022 dan sebagai kado DPRD kepada kota Surabaya,” papar Musyafak Rouf kepada wartawan, Senin, (8/11).
Namun, Musyafak menekankan untuk urusan wajib, harus clear. Dia mencontohkan masalah pendidikan, masalah penanganan covid, dan lain sebagainya sudah clear. Cak Syafak, panggilannya, menegaskan bahwa urusan wajib ini menjadi keniscayaan bagi eksekutif dan legislatif.
“Karena ada amanat PP nomor 36. PP itu menyebutkan urusan-urusan wajib itu jadi prioritas dalam penganggaran APBD Kabupaten/Kota. Dan Alhamdulillah, saya tanya ke teman-teman DPRD, nanti akan dilanjut rapat dengan eksekutif masalah-masalah urusan wajib tadi,” sambung mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya 2009-2014 ini.
Bila masih ada yang belum menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang terbaru, sebagai ketua partai, Musyafak akan meminta politisi PKB di dewan untuk lebih teliti dan lebih konsen terhadap persoalan-persoalan masyarakat.
“Golnya APBD ini adalah disesuaikan dengan visi dan misi wali kota, termasuk juga penanganan urusan kerakyatan,” ujarnya.
Meski menyebut belum mengetahui secaraa detail, tetapi ia mengaku sepakat dan juga penganggaran sudah dilakukan sesuai dengan jadwalnya. “Secara umum kami sepakat. Karena ada perombakan secara substansial dalam anggaran sekarang ini, maka akan ada pembahasan serius,” ujarnya.
Musyafak menambahkan, dirinya tidak bisa mendorong, politisi-politisi PKB yang duduk di dewan untuk menyetujui pengesahan APBD 2022 disahkan 10 Nopember 2021.
“Itu bukan domain saya. Itu domainnya eksekutif dan pimpinan di DPRD. PKB itu melihatnya obyektif saja, kalau abu-abu dicoret,” pungkasnya.
Untuk diketahui, delapan pimpinan partai politik di Kota Surabaya kembali bertemu dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, di kediaman Wali Kota Surabaya, Jalan Sedap Malam pada Senin (8/11).(hadi)