Fraksi Golkar DPRD Laporkan Mantan Lurah Medokan Ayu Ke Inspektorat

Maret 2, 2020

Surabaya, cakrawalanews.co – Fraksi partai Golkar DPRD Kota Surabaya melaporkan Bambang yang merupakan ASN Pemkot Surabaya ke pihak inspektorat Kota Surabaya.

Laporan tersebut dilakukan lantaran Bambang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang saat menjabat lurah diwilayah Medokan Ayu.

Ketua Fraksi Partai Golkar, Arief Fathoni mengatakan Surat laporan Ketua Fraksi partai Golkar tertanggal 01 Maret 2020 itu atas aduan warga pada saat reses di wilayah Rungkut.

“ Atas dasar tersebut adanya dugaan penyalagunaan wewenang (Ombus Of Power) yang dilakukan Bambang sewaktu menjabat sebagi Lurah Medokan Ayu, Surabaya “ bebernya.

Lebih jauh menurut Arif Fathoni, penyalagunaan wewenang itu terkait adanya dugaan kuat atas laoran warga soal pengalihan lahan diwilayah rungkut (Medokan Ayu) seluas 12 persil yang telah digandakan suratnya oleh pihak lurah Bambang saat beliau menjabat Lurah Medokan Ayu.

“Ini ada aduan warga terkait adanya surat kretek lahan di dua belas persil yang digandakan suratnya oleh mantan Lurah Medokan Ayu (Bambang). Kalau satu persil luasnya 5 haktare, maka total lahan yang suratnya digandakan seluas 60 haktare,” ungkap Thoni.

Pria yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya yang membidangi hukum pemerintahan ini, menyebutkan salah satu lahan yang suratnya telah digandakan dan beralih keemilikan adalah miliknya anggota DPR RI dari artai Golkar.

” Oleh karenanya saya meminta agar inspektorat daat memproses permasalahan ini secepatnya,” kata Thoni, Senin (02/03) ditemui diruang kerjanya.

Thoni menyebut ,laporan tersebut sengaja dilayangkan kepihak inspektorat karena yang bersaangkutan masih menjadi ASN aktif.

“Tidak hanya diproses melaikan ada tindakan hukum yang harus ditegakkan bagi oknum ASN Pemkot Surabaya yang telah menyalahi kewenangannya sebagai aparatur sipil negara untuk mengeruk keuntungan dan memperkaya diri sendiri,” tegas Thoni.

Oleh karena itu Thoni juga berharap supaya Pemkot benar-benar tegas jika ada oknum ASN yang telah memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan diri sendiri.

“Saya minta Inspektorat melakukan tindakan tegas dalam menyelasaikan persoalan ini, apalagi disana ada lahan milik salah satu anggota DPR RI,” tukas dia.

Untuk itu, fraksi partai Golkar DPRD kota Surabaya meminta supaya surat petok D yang diterbitkan oleh mantan lurah Medokan Ayu tersebut untuk dibatalkan secara hukum dan pembatalan penerbitan surat petok D yang lainnya.

“Sehingga tidak menimbulkan konflik horisontal. Karena dikhawatirkan ini akan menimbulkan konflik horisontal sesama warga,” tukas Thoni.

Thoni menambahkan, kalau laporan ini tidak ada progresnya, maka akan dilaporkan ke Wali Kota Surabaya.

“ Sebab stiap pejabat publik tidak boleh mengeluarkan produk-produk yang menyalahi kewenangannya “ pungkasnya. (hdi/cn02)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *