Surabaya Cakrawalanews.co -Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak kepada pemerintah pusat dan daerah untuk mengintervensi dan menjaga agar subsidi pupuk bagi para petani di Jatim tidak dilakukan pengurangan.
Dimana alokasi pupuk bersubsidi di Jatim 2020 mengalami penurunan signifikan yakni 49% dibanding tahun 2019.Rincian alokasi tersebut adalah pupuk urea menjadi 553.546 ton, pupuk SP36 menjadi 66.123 ton, pupuk ZA menjadi 186.766 ton, pupuk NPK Phonska menjadi 437.809 ton, dan pupuk organik menjadi 105.350 ton.
Kondisi ini bisa mempengaruhi status Jatim yang saat ini merupakan daerah penyumbang pangan singnifikan secara nasional.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Dr.Ir. Daniel Rohi. M.Eng.Sc.IPM ditemui usai sosialisasi perda 5 tahun 2015 di Banyuwangi, Rabu (5/2) mengatakan pihaknya sangat menyesal dengan adanya pengurangan subsidi pupuk ini. Seharusnya pemerintah mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut bukan dengan melakukan pengurangan. “Untuk itu komisi B akan menemui kementerian pertanian untuk mempertanyakan hal tersebut kenapa sampai terjadi pengurangan. Namun apabila dalam pertemuan nanti tidak bisa menghasilkan. Pihaknya meminta kepada pemerintah provinsi untuk menyiapkan solusi tersebut,”pintanya.
Daniel politisi asal Fraksi PDIP Jatim ini dari Dapil Malang Raya.
Lebih lanjut, terkait solusi tersebut. Dikatakannya Pemerintah Provinsi harus segera menyediakan pupuk subsdi tersebut dengan melakukan pembelian dari pihak swasta kemudian diberikan kepada petani. Atau pemerintah melakukan pendataan tentang sisa pupuk subsdi tahun sebelumnya untuk dibagikan di tahun 2020. “Intinya apabila ada kekurangan pupuk di Malang, dan kediri pemerintah provinsi harus segera menyiapakan cadangan pupuk dari daerah laiinnya. Sehingga gejolak di petani tentang pupuk ini bisa teratasi,”harapnya.
Ia menambahkan, untuk mendukung Jatim sebagai lumbung pangan nasional bisa tetap terjaga, pihaknya mendesak agar anggaran pertanian di APBD 2020 ini bisa ditingkatkan lagi. Bukan Menurun dan berkurang.
“Sekali lagi kami berharap pemerintah Provinsi agar anggaran pertanian di 2020 – 2021 harus naik. Agar kesejahteraan petani meningkat serta Provinsi Jatim sebagai lumbung pangan Nasional tetap terjaga dengan aman,”pungkasnya. (Caa)