Surabaya, Cakrawalanews.co – Guna menunjang percepatan Perpres 80 tahun 2019. Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta pemerintah provinsi Jatim juga harus membenahi infrastruktur yang ada di Jatim mulai dengan menyediakan lapangan terbang perintis, serta pelayanan pelabuhan kepada masyarakat di Jatim. Hal ini disampaikan oleh Anggota komisi D DPRD Jatim, Samwil ditemui di DPRD Jatim, Sabtu (29/2).
Lebih lanjut, contoh pembenahan yang harus dilakukan yaitu pembenahan lapangan terbang di wilayah Bawean, mengingat lapangan terbang tersebut saat ini dibutuhkan oleh masyarakat selain transportasi laut.
Ia menyampaikan, bahwa penerbangan di Bawean ini sudah ada lokasi lapangan terbang, bahkan pihak pemerintah provinsi dan kabupaten sudah dilokasi meninjau lapangan tersebut. Namun lahan penerbangan ini butuh perpanjangan run way sekitar 1.400 – 1.500 meter tapi saat ini belum ada pembangunan lagi oleh pemerintah, padahal pembangunan bandara bawean ini bersamaan dengan bandara Sumenep dan banyuwangi yang sudah bisa digunakan oleh pesawat ATR.
“Memang pihaknya mengakui untuk bandara Bawean ini masih kurang lahannya, karena bandara bawean ini berada diantara jurang dan padat penduduk. Untuk itu pihaknya kepada Dishub Jatim, Kabupaten, dan Pusat untuk segera melakukan perpanjangan Runway dengan melakukan pengurukan tanah di laut bawean yang dekat bandara tersebut,”ujarnya.
Sampai saat ini belum ada rekomendasi yang masuk ke pusat, padahal target untuk perpanjangan run way akan dilaksanakan tahun yaitu 2018 tapi saat ini belum selesai. Jika perpanjangan run way selesai, maka bandara Harun Thohir akan dilayani pesawat terbang jenis ATR dengan kapasitas lebih banyak daripada sekarang hanya memuat 12 orang penumpang.
Kedua fasilitas yang harus dibenahi, yaitu layanan kapal laut yang ada di bawean yaitu ASDP dan pihak swasta yaitu kapal cepat yang sudah konvesional untuk ditingkatkan kembali. “Masyarakat di Bawean saat ini membutuhkan kapal cepat yang bisa melawati ombak dilaut bawean yang tingginya sekitar 3 – 4 meter, sehingga masyarakat bisa sampek ke pulau bawean dan tidak tertunda lagi,”ujarnya.
Ia menambahkan,agar perpres 80 tahun 2019 berjalan sukses pihaknya berharap agar Dishub juga memperhatikan fasilitas transportasi pendukung perpres tersebut. “Saya lihat hasil pertemuan dengan dishub beberapa waktu lalu untuk pendukung perpres belum ada yang menggigit karena programnya yaitu membangun dermaga dan penambahan kapal. Tapi rencana tersebut saya nilai kurang serta sama seperti tahun sebelumnya. Solusinya pihaknya meminta kepada dishub untuk memperbaiki pelayanan perhubungan kepada masyarakat yang sudah ada ini untuk dijalankan saja,”pungkasnya Samwil politisi asli Bawean Gresik ini. (Caa)