Ananto Praktikno Ketua DPC JPKP Nasional Kab. Tegal   

Februari 14, 2020

Slawi, Cakralanews.co – Menindaklanjuti hasil – hasil keputusan Rapat Kerja Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (Rakerda JPKP Nasional) Provinsi Jawa Tengah di Aldila Resto, Petabon Kendal pada 21 Desember 2019 yang lalu. Belum lama kader dan simpatisan JPKP Nasional Kab Tegal menggelar musyawarah pembentukan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) JPKP Nasional Kab. Tegal.

Musyawarah yang digelar di Jl. Teratai 1 No. 7A Ujungrusi – Adiwerna dan dimatangkan kembali dalam musyawarah kedua di  Kel. Kagok Kec. Slawi. Musyawarah yang dipimpin langsung Dasuki Rsswadi sepakat dan menyetujui Ananto Praktikno sebagai ketua. Dalam kesempatan yang sama ditetapkan Dasuki Raswadi sebagai sekretaris dan Siti Aminah sebagai bendahara masing – masing didampingi para wakil dan ketua – ketua biro.

Ketua terpilih Ananto Pratikno pada wartawan menegaskan pembentukan DPC JPKP Nasional disamping mendasari AD/ART JPKP Nasional juga melaksanakan hasil keputusan Rakerda JPKP Nasionional yang belum lama ini digelar di Kendal.” Jadi pembentukan DPC JPKP Nasional Kabupaten Tegal sekaligus penyusunan kepengurusannya semata – mata melaksanakan amanat hasil Rakerda JPKP Nasional Provinsi Jawa Tengah di Kendal pada 21 Desember 2019 yang lalu yang salah satunya DPC JPKP Nasional segera terbentuk. Sebelum agenda TOT dilaksanakan yang menurut rencana digelar di obyek wisata Baturaden Banyumas ” ungkap Ananto Pratikno didampingi sekretaris Dasuki Raswadi.

Diitanya keberadaan JPKP Nasional Ananto Pratikno yang biasa disapa Anton menjelaskan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Nasional  adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis relawan, mengedepankan kebersamaan dan gotong royong dalam menjalankan misi sosial di tengah-tengah masyarakat.

Keberadaan JPKP Nasional sebagai kekuatan sipil di negeri ini, dalam rangka mewujudkan posisi Ormas JPKP Nasional dalam bingkai patnership pemerintah. Dengan harapan menjadi sipil sosiety yang terpercaya di mata pemerintah dan publik. “Porsi peran yang jelas, dengan menempatkan program-program pembangunan nasional baik yang berbasis APBN dan APBD untuk disosialisasikan kepada publik dan menjadi prioritas utama pada visi JPKP Nasional. Sementara misi utamanya adalah melakukan kerjasama kelembagaan dalam bentuk MOU dengan Kementerian, BUMN, BUMD, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat, Asosiasi Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan lainnya dalam mendorong kelancaran Pembangunan Nasional disegala bidang” ujar Anton sapaan Ananto Pratikno.

JPKP Nasional menurut Anton, juga akan melakukan kegiatan identifikasi terhadap problem-program kemasyarakatan yang kemudian dikoneksikan kepada pemerintah untuk kemudian dapat menjadi prioritas dari Rencana Strategis Pembangunan Nasional. “JPKP Nasional menjalankan fungsi pendampingan terhadap program pembangunan agar pelaksanaan di lapangan efektif dan tepat sasaran. Selain fungsi di atas, JPKP Nasional berkomitmen penuh untuk tetap kritis dalam menjalankan fungsi monitoring dan pengawasan terhadao implementasi pembangunan dengan harapan dapat berperan meminimalisir terjadinya tingkat kebocoran uang negara akibat prilaku tidak sehat dari pelaksana pembangunan” ungkap Anton

Selain fungsi diatas menurut Anton yang juga seorang aktifis menegeskan  JPKP Nasional  juga siap melakukan pelaporan atas temuan temuan di lapangan yang dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, dan koordinasi formal atas temuan yang dimaksud akan disalurkan ke pihak-pihak yang terkait. JPKP Nasional akan menjalankan fungsi-fungsi advokasi kepada masyarakat akibat implikasi pelaksanaan pembangunan untuk kemudian disalurkan kepada pemerintah dan institusi hukum. (Dasuki)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *