Menyulitkan Petani Tembakau, DPRD Jatim Desak Pemerintah Mencabut PP Nomor 109 Tahun 2012

Januari 10, 2020

Surabaya, Cakrawalanews.co – DPRD Jatim berharap agar pemerintah pusat mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah Nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Keberadaan aturan itu dianggap merugikan perusahaan rokok kretek tanah air dan menyebabkan mereka gulung tikar.

“Saya berharap agar aturan itu dicabut karena merugikan dan membuka peluang perusahaan rokok nasional dikuasasi asing,” kata Anggota komisi C DPRD Jatim, Agus Dono ditemui di ruang Fraksi Demokrat Jatim, Jumat (10/1).

Menurut dia, zat aditif tidak hanya ditemukan dalam tembakau, tetapi banyak produk lain seperti teh dan kopi. Aturan itu dianggap sudah tidak relevan dan cenderung merugikan petani tembakau di Indonesia. “Jadi jangan dilupakan. Sumbangan cukai kepada pemerintah dari perusahaan rokok di Indonesia cukup besar. Nah ini perusahaan rokok bahannya dapat dari petani tembakau. Karena itu jangan sampai mereka dilupakan,” tambah politisi partai Demokrat tersebut.

Agus Dono juga berharap agar pemerintah juga memperhatikan nasib petani tembakau. Selama ini, dari keluhan para petani, mereka juga sering dilupakan dan sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dia berharap pelatihan kepada petani tembakau dan bantuan modal juga diberikan secara konkrit, agar petani makin sejahtera. “Selama ini belum maksimal. Seharusnya mereka bisa mendapatkan bantuan seperti pelatihan dan bantuan lainnya. Jadi apa yang diberikan kepada petani tembakau masih belum seimbang. Padhaal sumbangsih mereka bagi pemerintah sangat besar melalui Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DHBCT),” tandasnya.

Agus Dono juga meminta agar pemerintah bisa mengambil kebijakan, agar harga tembakau tidak anjlok ketika terjadi panen raya. Menurut dia, masalah harga tembakau adalah persoalan krusial yang berpotensi merugikan petani, sebab biaya operasional tanaman tembakau cukup besar.

Karena itu, politisi Partai Demokrat tersebut meminta apabila pabrikan sudah tidak membutuhkan tembakau, pemerintah seharusnya memberi peringatan kepada petani agar tidak menanam tembakau. Sehingga, para petani bisa menanam komoditas lainnya di musim tertentu, supaya hasil pertanian mereka bisa terserap pasar. “Kalau petani sudah menanam seperti ini, ya pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Apapun caranya, tembakau petani harus terserap,”pungkasnya. (caa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *