Surabaya, cakrawalanews.co – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya menilai kritik politisi Nasdem Imam Syafii kepada Walikota Tri Rismaharini dan Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi sebagai hal yang berlebihan.
”Pak Imam berlebihan. Para pejabat Pemkot Surabaya kan memang sudah seharusnya turun ke lapangan, karena mereka ditunggu warganya untuk menjabarkan program-programnya, dan bila mana ada masalah di lapangan bisa segera dicari solusinya agar tidak berlarut-larut,” ujar Ketua FPDIP DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri saat dihubungi, Jumat (1/11).
”Begitu juga dengan Pak Eri. Beliau turun sampai ke RT dan RW ya memang itu tugasnya sebagai kepala Bappeko untuk mengetahui aspirasi, mengecek program, sebagai bekal perencanaan pembangunan kota,” imbuh Syaifuddin.
Syaifuddin menambahkan, salah satu tugas pokok dan fungsi Bappeko adalah melakukan monitoring dan evaluasi di bidang pembangunan kota.
”Monitoring dan evaluasi itu diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan secara berkesinambungan, dan itu bagian tak terpisahkan dari perencanaan kota. Termasuk Pak Eri menjelaskan kepada RT/RW apa skala prioritas pemkot, sehingga mungkin belum semua program bisa diakomodasi karena keterbatasan anggaran. Itu wajar-wajar saja,” papar Syaifuddin.
Atas kritik dari Partai Nasdem tersebut, Syaifuddin memberikan dukungan kepada Risma dan jajaran Pemkot Surabaya agar tetap kukuh menjaga Pemkot Surabaya sebagai pemerintahan yang dekat dengan rakyat.
”Bu Risma dan seluruh jajaran Pemkot Surabaya harus tetap turun ke lapangan, masuk ke kampung-kampung, menyerap aspirasi rakyat dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Rakyat mengapresiasi kinerja Bu Risma, bahkan Bu Risma pun menolak jadi menteri karena tidak ingin mengecewakan rakyat Surabaya,” tegas Syaifuddin.
Seperti diketahui, politisi Nasdem skaligus Sekretaris Fraksi Demokrat-Nasdem, Imam Syafi’i mengkritisi Kepala Bappeko Surabaya Eri Cahyadi yang dinilai turun ke lapangan karena bakal ikut pilwali.
Imam Syafii melakukan interupsi usai Walikota Surabaya Tri Rismaharini menyampaikan Jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Kota Tahun 2020.
Dalam interuspsinya, Imam mempertanyakan, adanya isu adanya pejabat yang memanfaatkan program pemerintah kota yangmenggunakan dana PBD untuk kepentingan kontestasi Pemilihan Walikota 2020.
“Ibu bisa tegaskan bahwa itu gak ada dan gak benar. Karena kemarin, Fraksi Golkar dan Fraksi Demokrat Nasdem mempertanyakan itu,” ujar mantan pimpinan media televisi lokal di Surabaya, Kamis (31/10).
Anggota Komisi A ini mendukung keinginan Wali Kota risma menjadikan pejabat pemerintah kota yang berintegritas dan memiliki kapaistas.
Namun, ia mengharapkan, tak ada rangkap jabatan pada organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dalam pandangan umum Fraski Demokrat Nasdem kemarin disampaikan. Karna saya yakin SDM di pemerintah kota banyak,” jelasnya.
Di akhir, imam menyoroti kabar soal mafia perizinan, mulai pembangunan Rumah Sakit Siloam, hingga pembangunan SPBU di Jalan Pemuda. Ia berharap, walikota menjelaskan beberapa isu yang berkembang tersebut.(hdi/cn02)