Pilkada 2020: Pemabuk, Penjudi, Pezina Dilarang Jadi Calon Kepala Daerah

Oktober 3, 2019
0

Jakarta, Cakrawalanews.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan standar moralitas calon kepala daerah dalam rancangan peraturan KPU (PKPU). Pemabuk, pejudi hingga pezina dilarang ikut dalam Pikada 2020. KPU menyebut, larangan ini sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah.

“Kita mengutip penjelasan pasal 7 huruf i dalam UU nomor 1 tahun 2015, jadi bukan tafsir yang dibuat sendiri oleh KPU,” ujar komisioner KPU, Evi Novida Ginting Manik, Kamis (3/10/2019).

Larangan ini dimasukan KPU dalam rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2020. Menurut Evi, pencantuman pasal ini dimaksud agar tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap bentuk tindakan tercela.

“Ini dicantumkan agar tidak ada tafsir yang berbeda-beda,” tuturnya.

Evi menyebut, nantinya syarat ini harus dipenuhi oleh pasangan calon kepala daerah. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan SKCK dari pihak kepolisian.

“Pasal ini oleh paslon akan disampaikan dalam pencalonan, dalam surat keterangan oleh kepolisian,” kata Evi.

Diketahui, dalam UU 1 tahun 2015 disebutkan syarat calon tidak pernah melakukan tindakan tercela. Dalam rancangan PKPU, larangan tindakan tercela ini dituangkan dalam pasal 4 huruf j.

Pada pasal tersebut, KPU menyebutkan bentuk-bentuk tindakan tercela. Tindakan ini meliputi, judi, mabuk, pengedar narkoba, berzina hingga tindakan asusila.

Berikut isi rancangan PKPU pasal 4 huruf j terkait larangan tindakan tercela:

Pasal 4

Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang meliputi:
1. judi;
2. mabuk;
3. pemakai atau pengedar narkotika;
4. berzina; dan/atau
5. perbuatan melanggar kesusilaan lainnya.

Berikut isi UU 1 tahun 2015 pasal 7 huruf i,:

Pasal 7

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;.(dtc/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *