Aksi Tolak UU KPK Meluas, Mahasiswa Blokir Jalan dan Sandera Truk

September 20, 2019
0

Cirebon, Cakrawalanews.co – Gelombang aksi demonstrasi menolak UU KPK yang baru disahkan DPR bersama Pemerintah terus membesar di seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Universitas Gunung Jati (UGJ) tampak berdemontrasi di perempatan Bypass Brigjen Sudarsono-Jalan Pemuda Kota Cirebon, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019).

Demonstran sempat memblokade jalan dan menyandera truk besar untuk dijadikan panggung orasi. Namun aksi itu tak berlangsung lama. Polisi melarang aksi penyanderaan truk karena lalu lintas di jalur Pantura terhambat. Aksi saling dorong antara polisi dan mahasiswa pun terjadi.

Presiden Mahasiswa UGJ, Gilang Gemahesa mengatakan, UU KPK yang direvisi itu merupakan kemunduran demokrasi. Ia juga menilai adanya revisi tersebut dapat melemahkan KPK.

“Dewan pengawas KPK itu harus diisi oleh orang-orang yang jauh dari politik, bukan dari DPR sendiri dan pemerintah. Revisi ini melemahkan KPK,” kata Gilang kepada awak media usai aksi,

Gilang menyebutkan sejatinya UU KPK baru itu harus dikaji secara matang. Ia menilai pembahasan UU KPK yang direvisi itu terkesan terburu-buru. “Apalagi waktu diparipurnakan itu wakil rakyat yang ikut hanya 80 orang, ini tidak sesuai mekanisme,” ucap Gilang.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UGJ Karto Muhamad Saputra mengaku aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi terjadi karena kesalahpahaman komunikasi.

“Itu ada salah komunikasi saja. Aksi kami tidak ingin mengganggu ketertiban umum. Tadi berjalan lancar,” ujarnya.

Karto mengatakan demonstrasi di jalur pantura Cirebon itu sebagai bentuk refleksi kepada masyarakat bahwa mahasiswa Cirebon memperjuangkan hak-hak masyarakat.

“Blokir jalan atau menyandera mobil itu hanya ritme aksi kita,” tutur Karto.

Selain menolak UU KPK hasil revisi, mahasiswa juga meminta pemerintah agar bertindak tegas terkait kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Mahasiswa mendesak Presiden Joko Widodo untuk menangkap mafia pembakaran hutan.(dtc/ziz)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *