Surabaya, cakrawalanews.co – Untuk mengurangi overload pasien di RS dr Soetomo Surabaya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim mendorong dan meminta agar RSU Paru Mohammad Noer milik Pemprov Jatim di Pamekasan dijadikan RSUD pengganti untuk melayani masyarakat Madura dan sekitarnya.
“Laporan dari Dinkes Jatim, RSU Paru Pamekasan saat ini sedang berbenah dalam menaikkan status pelayanannya. Harapannya di sana nanti bisa menjadi rumah sakit rujukan BPJS selain RSUD Soetomo Surabaya,” ujar Wakil Ketua DPRD Jatim, Achmad Iskandar ditemui di ruang pimpinan DPRD Jatim, Rabu (13/3).
Achmad Iskandar menyampaikan, dengan memaksimalkan rumah sakit paru tersebut diharapkan mampu untuk mengatasi problema pelayanan kesehatan di Jatim selama ini. “ Nantinya masyarakat Madura yang kebanyakan berobat ke RSUD Soetomo Surabaya bisa memaksimalkan pelayanan di Rumah Sakit Paru di Pamekasan. Kami mendorong Pemprov. Jatim untuk segera merealisasikannya,” pintanya.
Tak hanya itu, dengan memaksimalkan pelayanan rumah sakit paru tersebut juga merupakan upaya dari pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Madura. “Salah satu unsur pemenuh kategori kesejahteraan suatu daerah adalah adanya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang lengkap di suatu daerah. Oleh sebab itu kami akan terus dorong agar terus di realisasi,”paparnya.
Selain itu juga, pihaknya juga mendukung penuh program one pesantren one product yang diluncurkan oleh gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam menjalan program kerjanya selama 99 hari pertama setelah dilantik menjadi gubernur Jatim.
Menurutnya setelah mendengar penjabaran program tersebut, dirinya menangkap ada sebuah peluang usaha yang akan diciptakan Khofifah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat khususnya di kalangan Santri. “Apalagi program tersebut mendapat dukungan penuh dari kementerian serta provet sector. Untuk selanjutnya tinggal mencari akses pasarnya,” ujarnya.
Model one pesantren one product tersebut menciptakan peluang usaha di masing-masing pesantren di Jatim yang tentunya untuk mensejahterakan santri-santri pesantren tersebut. “Inilah tugas Pemprov Jatim untuk membantu akses pasar, menyiapkan modal, menyediakan pendampingan pelatihan,” pungkasnya. (wan/jnr/Pca/p)