Surabaya,cakrawalanews.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat memperhatikan masalah pelayanan kesehatan bagi warganya, terutama bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses menjadi peserta Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Hal itu disampaikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa saat menerima kunjungan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur, Handaryo di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (04/03) sore.
Meskipun diakuinya, untuk menjadi anggota peserta BPJS Kesehatan harus mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku, namun Pemprov Jatim berupaya membangun konektivitas antara Dinas Kesehatan – Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan, sehingga kedepannya tidak ada lagi pasien tertolak di rumah sakit atau fasilitas kesehatan karena BPJS.
Berbekal pengalamannya yang suka blusukan saat sebelum atau selama menjadi menteri baik di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Jokowi, Ketua Umum Muslimat ini menceritakan permasalahan masyarakat terutama untuk mendapatkan akses pelayanan dari pendidikan sampai kesehatan serta persoalan sosial yang dihadapi.
Ia juga menyoroti banyaknya warga yang belum mempunyai data administrasi seperti buku nikah, akte kelahiran sehingga menghambat untuk memperoleh fasilitas seperti kartu BPJS ini. Apalagi sekarang ada peraturan BPJS sudah tidak menerima lagi surat rekomendasi dari Dinas Sosial sebagai syarat untuk pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah atau peserta mandiri.
“Jangan lagi ada pasien tertolak karena BPJS, maka saya minta ada konektivitas antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan, permudah pelayanan kesehatan,” paparnya. (wan/jnr/pno)