Prihatin Banyak Hoax

Maret 4, 2019
0

Surabaya, cakrawalanews.co –  Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden pada 17 April 2019 mendatang mendapat banyak perhatian dari seluruh masyarakat Indonesia. Berbagai isu bertebaran untuk menaikkan popularitas masing-masing Pasangan Calon (Paslon) Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memenangkan hati rakyat Indonesia.

Nurul Barizah S.H., LLM., PhD., Dekan Fakultas Hukum (FH) UNAIR mengaku prihatin dengan banyaknya isu hoax belakangan ini. Apalagi jelang pesta demokrasi kondisi jelang Pemilu sekarang dinilai sangat memprihatinkan seiring dengan maraknya informasi hoax yang tidak akurat.

Menurut Nurul sebaiknya kedua paslon dan para tim sukses perlu duduk bersama untuk mendiskusikan hal yang lebih besar dari sekedar saling meningkatkan popuritas masing-masing.

“Karena tidak hanya hoax, kondisi anak bangsa saat ini juga perlu untuk diperhatikan. Mengingat, kecenderungan mereka yang ketika memberikan saran dan komentar di ruang publik, bahasa yang digunakan sangat tidak mencerminkan bahwa kita adalah masyarakat Indonesia yang punya tepo seliro, kehalusan budi bahasa” lanjutnya.

“Boleh berbeda tapi jangan menyebar isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan jangan sampai demokrasi kita ini gaduh” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar dalam masa kampanye kedua paslon dan tim sukses harus mentaati aturan pemilu yang telah ditetapkan.

“Tidak dibenarkan jika salah satu paslon memanfaatkan fasilitas dan kewenangan yang dimilikinya untuk kepentingan tertentu dan menyukseskan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden” ujarnya.

Akademisi satu-satunya Board of Governors IALS Asal Indonesia menegaskan kalau seorang presiden yang masih menjabat harus cuti saat memasuki masa kampanye.

“Hal tersebut untuk menghindari abuse of power. Menghindari penyalahgunaan wewenang dan kesempatan” tegasnya.

Perlakuan adil untuk masing-masing paslon sangat penting. Nurul menambahkan ketika ada pelanggaran dari tim sukses salah satu paslon kemudian tidak diproses, maka pelanggaran dari paslon lain menjadi tidak diproses juga. Namun baru bisa dikatakan adil jika pelanggaran yang dilakukan oleh kedua paslon diproses.

“Tidak kemudian ketika karena petahana, lalu memiliki power dan sebagainya kemudian tidak diproses dan mengakibatkan pihak tidak petahana juga tidak diproses. Mestinya kita kembalikan pada koridor hukum, semuanya harus diposes  sesuai ketentuan hukum yang berlaku saat pelanggaran dilakukan” jelasnya.(mnhdi/cn04)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *