“Upaya perlindungan pada PMI bukan hanya perlu dipahami oleh keluarga pekerja, tetapi juga mahasiswa dan masyarakat luas,” tutur Rektor UMM Fauzan
Malang,cakrawalanews.co- Ternyata Provinsi Jawa Timur merupakan penyumbang pekerja migran tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 53.525 orang. Hal itu diungkap Direktur Kerja Sama Sosial Budaya ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI), Riaz Januar Putra Saehu
“Berdasarkan data dari BNP2TKI, Jawa Timur sebagai penyumbang tertinggi tenaga kerja migran di Tanah Air, bahkan Malang termasuk dalam 20 kota/kabupaten terbesar penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI),” kata Riaz Januar Putra Saehu di sela acara Konsultasi Publik Perlindungan dan Promosi Hak-Hak Pekerja di ASEAN di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Senin 3/12
Terkait tingginya minat masyarakat yang tertarik bekerja di luar negeri tersebut, kata Riaz, pemerintah akan meluncurkan kampanye masyarakat mengenai migrasi yang aman.
“Pemerintah juga telah merencanakan kegiatan akses pendidikan bagi anak-anak pekerja migran dan orientasi prakeberangkatan sebagai bagian dari pelayanan kepada PMI,” tuturnya.
Sebab, lanjut Riaz, ketika PMI bekerja di luar negeri, bagi yang sudah berkeluarga, pasti akan meninggalkan anak-anak mereka di rumah, sehingga perlu ada pendampingan dari pemerintah untuk menangani kondisi ini, agar penjaminan hak-hak anak terkait pendidikan dan aspek lainnya dapat tetap berjalan dengan baik.
Ditanggapi Rektor UMM Dr Fauzan, ia mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri melalui Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dalam melakukan pendampingan terhadap PMI. “Upaya perlindungan pada PMI bukan hanya perlu dipahami oleh keluarga pekerja, tetapi juga mahasiswa dan masyarakat luas,” tutur Fauzan.
” Hak-hak anak para pekerja migran juga perlu dijamin selama orang tuanya bekerja di luar negeri, seperti usaha yang tengah dicanangkan oleh Kementerian Luar Negeri.” tambahnya
Sementara selain Riaz Januar Putra Saehu, pembicara lain ada Rendra Setiawan (Kasubdit Tenaga Kerja Luar Negeri Kemnaker RI), Yumar (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia (PPMI), Muhammad Hafiz Human Rights Working Group (HRWG) Executive Directior; dan Dr Tutik Sulistyowati (Prodi HI UMM).(wan/ant)