Surabaya, Cakrawalanews.co – Pemprov Jatim bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengupayakan sinergitas di semua program. Salah satunya mengsinergikan e-planning dan e-budgetung yang tujuannya untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Sinergi tersebut disebut E-new budgeting.
“Pengelolaan e-new budgeting menjadi solusi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Karena menggabungkan antara penyusunan dan anggaran, dimana sebelumnya ada di sistem yang berbeda,” kata Gubernur Jatim Soekarwo.
Pemprov Jatim dan Deputi Bidang Pencegahan KPK RI menggelar rapat koordinasi rencana pelaksanaan e-new budgeting dalam rangka memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Gedung DPRD Jatim, Surabaya, Senin (24/7/2017) malam.
E-new budgeting akan terintegrasi secara web based dan terkoneksi secara online. Sistem ini bisa digunakan dalam penyusunan RAPBD 2018. Di dalamnya, akan ditampilkan secara real time semua kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan.
E-new budgeting merekam semua hal, sehingga bisa dijadikan dasar apabila ada permintaan data dari KPK. “Semua data mulai dari siapa, berbuat apa, dan kapan dilakukan terekam dalam sistem,” jelas Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.
Dijelaskan, di dalam e-new budgeting juga akan memudahkan penatausahaan keuangan di BPKAD. Dengan demikian transaksinya antara OPD-BAPENDA dan PT Bank Jatim akan terintegrasi. “Sebagai contoh, status penerbitan SPD dan SP2D bisa dipantau di komputer masing-masing OPD,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Deputi Pencegahan KPK Tri Gamarefa mengatakan, kinerja Pemprov Jatim diapresiasi oleh pemerintah pusat. Khususnya dalam hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Namun demikian, Pemprov Jatim masih membutuhkan unit pengadaan barang dan jasa.
“Unit layanan pengadaan barang dan jasa fungsinya melaporkan semua pengadaan yang dilakukan. Dengan demikian pemerintah daerah tidak bisa diintervensi oleh berbagai pihak,” ungkapnya.(idi)