Jakarta, Cakrawalanews.co – PDIP terlibat gegeran dengan PAN. Gegeran dipicu sikap PAN yang kerap tak sejalan dengan program pemerintahan Jokowi-JK. Koalisi Parpol pendukung pemerintah pun terancam bubar.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga politisi PDIP, Tjahjo Kumolo menyebut PAN telah melakukan aksi menikam dari belakang. Sebab, sebagai bagian dari koalisi Parpol pendukung pemerintah, PAN telah menyalahi etika dengan menunjukkan sikap penolakan pada berbagai kebijakan pemerintah.
“Koalisi pemerintah seharusnya semua keputusan politik bisa dilaksanakan, diamankan, diperjuangkan bersama dan beriringan. Tidak malah ditinggal lari sendiri di tengah jalan,” kata Tjahjo, Jumat (14/7/2017).
“Harusnya mengedepankan kepentingan pemerintah, masyarakat, bangsa dan negara dalam membangun sistem yang konsisten. Tidak elok berkoalisi namun menikam dari belakang,” kata dia.
Menurut Tjahjo Kumolo, sebuah partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan tetapi malah bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah, berarti memiliki kepentingan jangka pendek sendiri.
“Etika politik berkoalisi yang semakin tidak jelas karena kepentingan jangka pendek. Dengan enteng saja meninggalkan etika koalisi,” ujar Tjahjo.
Tjahjo menegaskan, pernyataannya itu tidak bermaksud mengaitkan pada dinamika politik yang terjadi belakangan ini.
“Pemahaman etika politik berkoalisi tidak hanya dalam konteks pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan Wapres Jusuf Kalla. Pemerintahan siapa pun, kapan pun, komitmen akan konsistensi harus dibangun,” ujar Tjahjo.
Ia juga menolak menjawab saat ditanya apakah pernyataannya tersebut berarti mendorong Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle jabatan menteri yang berasal dari partai politik yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
“Saya tidak pada posisi menyampaikan pendapat kaitan reshuffle kabinet. Itu hak mutlak Presiden yang tidak boleh diintervensi siapa pun,” ujar mantan Sekjen PDIP ini.
Mendapat serangan bertubi-tubi dari PDIP, Partai Amanat Nasional (PAN) melakukan serangan balik. PAN juga menyebut jika PDIP tak lagi setia dengan Presiden Jokowi. PDIP disebut PAN juga selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan jika koalisi Parpol pendukung pemerintah idak pernah solid dan layak bubar.
Politikus senior PAN, Dradjad Hari Wibowo mengakui jika partainya kerap berseberangan dengan pemerintah. Namun PDIP sebagai pendukung utama Jokowi-JK juga disebut Dradjad sering membandel.
“Harus diakui, PAN beberapa kali mengambil sikap politik yang berbeda dengan Presiden,” kata Dradjad, Jumat (14/7/2017).
“Meski demikian, harus diakui bahwa PDIP sendiri beberapa kali tidak sejalan dengan Presiden, bahkan berseberangan,” tambah Dradjad yang kini menjabat Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN itu.
Dia mencontohkan sikap PDIP yang selalu mengkritik Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Kasus Menteri BUMN Rini Soemarno adalah contohnya (PDIP bandel),” kata Dradjad.
Menurut dia jika sepenuhnya berada di koalisi pendukung Presiden, PDIP seharusnya mendukung Rini menjalankan perintah Presiden. Dalam banyak hal, PDIP justru di barisan depan mengganggu, atau minimal ikut mengganggu Rini.
PDIP misalnya, paling getol menolak kehadiran Menteri Rini di Komisi VI DPR RI. Mereka juga mengkritik keras kebijakan penyertaan modal negara (PMN) bagi BUMN.
“PDIP selalu menggoyang Rini, sementara di seberangnya, Presiden Jokowi terlihat mengandalkan Rini,” papar Dradjad.
“Jadi gampangnya, PDIP, PAN dan parpol lain di dalam kabinet sebenarnya sama-sama bandel terhadap Presiden. Tapi memang harus diakui bahwa PAN jauh lebih bandel dibanding PDIP,” tambah dia.(kcm/dtc/ziz)