Komisi B Desak Jabatan Empat BUMD Dilelang

November 3, 2015
0

Surabaya, cakrawalanews.co –

Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, menilai ada persoalan mendasar dan pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan oleh Pejabat (Pj) Walikota, yakni menunjuk empat direksi baru di perusahaan milik daerah. Pasalnya, jika kekosongan pimpinan di 4 perusahaan tidak segera di isi maka akan berpengaruh pada kebijakan dalam mengembangkan usaha atau membuat terobosan baru.

Dimana pada masa era Walikota Surabaya periode 2010 – 2015 yang di pimpinan Tri Rismharini ada tiga direksi atau direktur perusahan milik daerah mengundurkan diri, yakni Perusahaan Daerah (PD) Pasar, Rumah Potong Hewan (PD RPH) dan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Dan sampai masa jabatannya Tri Rismaharini berakhir pada bulan September 2015 tiga direksi tersebut belum diisi dan hingga sekarang masih dipimpin PJ.

Sedangkan diera PJ Walikota sekarang, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Surabaya habis masa jabatannya bulan oktober kemarin. “ Jadi saat ini ada empat perusahaan daerah Kota Surabaya tidak memiliki direksi atau direktur, jika hal ini tidak segera di selesaikan dengan diisi orang baru tentunya akan mempengaruhi kebijakan atau terobosan baru dalam memajukan perusahaan,” kata Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya Baktiono. Selasa (3/11).

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  (PDIP) ini menuturkan, dan dalam melakukan perekutan pimpinan empat perusahaan daerah harus lebih selektif. Sehingga nantinya dapat meningkatkan perusahan tentunya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga akan meningkat jika perusahaan daerah di pimpinan oleh sosok yang berpengalaman serta profesional.

“ Untuk itu, kami mendesak ke Pemkot Surabaya dalam melakukan seleksi direktur  juga harus dirubah dengan mekanisme lelang jabatan, tidak seperti sebelumnya yang rawan akan permainan, “ tegasnya.

Adanya lelang jabatan. Baktiono, akan lebih selektif lagi dalam menemukan sosok sudah berpengalaman serta profesional. Dan dalam melakukan seleksi juga di bentuk tim seleksi yang diambil dari unsur akademisi, profesional atau praktisi ahli perekonomian.

“ Jadinya dalam memilih direktur benar-benar selektif tanpa ada unsur kepetingan siapa pun dan kami sebagai wakil rakyat akan mengawasi proses lelang jabatan,” ujarnya.

Masih menurut Baktiono, selama ini Pemerintah Kota (Pemkot) dalam melakukan seleksi direktur Perusahaan Daerah (PD), hanya berdasarkan selera atau kepetingan. Sehingga BUMD atau Perusahan Daerah tidak dapat berkembang, bahkan sering menghabiskan uang negara melalu ABPD namum tidak mampu menghasil PAD.

“ Banyak Perusahaan daerah milik pemkot surabaya karena di pimpinan orang yang tidak profesional akhir mati suri, tidak mampu bersaing,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *