Surabaya jadi Jujugan Pembelajaran Implementasi e-Government

September 15, 2015
0

Surabaya, cakrawalanews.co –

Lantaran memiliki komitmen dalam menyelenggarakan good government melalui e-Government. Membuat Kota Surabaya dijadikan jujugan dalam pembelajaran implementasi e-Government. Salah satunya kunjungan Benchmarking ke Best Practice Diklat Kepemimpinan tingkat III Provinsi Banten dan Diklat Kepemimpinan tingkat IV Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Ahmad Yusuf, Kabid Litbang Badan DiklatProvinsi Banten dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten berterima kasih karena Pemerintah kota Surabaya menerima kunjungan.

“ Benchmarking merupakan suatu proses melihat, mempelajari, mengetahui inovasi yang dilakukan pemerintah Kota Surabaya” ujarnya saat di ruang Pola Bappeko lantai III, Selasa (15/9),

Bersama rombongan diterima oleh Herna Wibawati, Kabid Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya. Ahmad menambahkan, keberhasilan-keberhasilan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya sangat bagus.

“Ada enam lokus benchmarking dalam Benchmarking membawa Diklat PIM angkatan  33 sebanyak 36 orang, sedangkan angkatan 34 sebanyak 32 orang”imbuhnya.

Sementara itu Tamri, kepala Badan Diklat Pemerintah Kota Lubuklinggau juga mengatakan, bahwa pada benchmarking kali ini diikuti oleh angkatan 12 dari Bengkulu dan Sumatera Selatan.

“Kami berterima kasih atas sambutan Pemerintah Kota Surabaya dan berharap para peserta dapat mengaplikasikan inovasi yang didapat”ungkapnya.

Sementara itu, Herna Wibawati, Kabid Diklat Badan Kepegawaian dan Diklat Kota Surabaya mengatakan, Surabaya memiliki 17.500 pegawai dengan 12.000 di antaranya adalah guru. Menuruntnya, untuk melayani masyarakat butuh kiat tertentu yakni penggunaan teknologi informasi.

Herna menjelaskan, Pemerintah Kota Surabaya memiliki e-Procurement yang telah dijalankan sejak 2003. Lelang dapat dilakukan secara online melalui e-Procurement. Sementara itu  melalui e-Performance pegawai Pemerintah Kota Surabaya mengisi aktifitas kerja setiap hari.

“Setiap SKPD tidak sama dalam mendapatkan TPP, bergantung pada beban kerja yang dilakukan. Sedangkan melalui e-Kios masyarakat dapat mengambil nomor antrian puskesmas jauh hari sebelumnya”tuturnya.(inf/mnhdi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *